Target Indonesia Emas 2045, Prabowo Fokus Wujudkan Anak Sehat Cerdas

Newswire
Newswire Senin, 29 Juni 2026 10:17 WIB
Target Indonesia Emas 2045, Prabowo Fokus Wujudkan Anak Sehat Cerdas

Presiden Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto menargetkan lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing secara global pada 2045. Visi tersebut menjadi landasan berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari perlindungan anak di ruang digital, perbaikan sekolah, Sekolah Rakyat, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan cita-cita tersebut menjadi arah kebijakan yang terus dijalankan pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Prabowo ingin sederhana saja. Jadi, Presiden Prabowo ingin di tahun 2045, artinya 19 tahun lagi, anak Indonesia cerdas, sehat, dan bisa bersaing," kata Hariqo di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu.

Menurutnya, berbagai program yang telah berjalan maupun sedang dipersiapkan pemerintah merupakan bagian dari upaya mewujudkan target tersebut. Salah satunya melalui pembatasan akses media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Hariqo menyebut kebijakan tersebut diharapkan dapat melindungi jutaan anak Indonesia dari berbagai risiko penggunaan gawai secara berlebihan.

"Karena ini menyelamatkan 71 juta orang anak Indonesia dari kecanduan ponsel, kerusakan punggung, obesitas, pornografi, kemudian penculikan. Ini pertama kali dalam sejarah, belum pernah terjadi," ujarnya.

Selain perlindungan anak di ruang digital, pemerintah juga mempercepat rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan. Hariqo menjelaskan, sepanjang 2025 pemerintah telah memperbaiki 16.167 sekolah. Pada 2026, semula Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan perbaikan 11.000 sekolah, namun Presiden Prabowo meminta jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 71.744 sekolah.

"Di tahun 2025 itu, pemerintah berhasil memperbaiki 16.167 sekolah, dan sekarang Kemendikdasmen akan memperbaiki 11.000 sekolah di tahun 2026. Tapi Presiden enggak mau, ditambah lagi menjadi 71.744 sekolah yang akan diperbaiki di tahun 2026," jelasnya.

Pada sektor pendidikan, pemerintah juga menjalankan Program Sekolah Rakyat yang diklaim memberikan layanan pendidikan secara gratis kepada seluruh peserta didik. Program tersebut mencakup pembebasan biaya pendidikan beserta berbagai fasilitas pendukung.

Hariqo mengatakan siswa yang mengikuti Program Sekolah Rakyat tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, tetapi juga mendapatkan perlengkapan sekolah, pemeriksaan kesehatan, makanan, tempat tinggal, hingga laptop secara gratis.

"Masuknya gratis, pakaiannya gratis, sepatunya gratis, cek kesehatannya gratis, makannya gratis, tempat tidurnya gratis. Kemudian, dikasih laptop setiap anak itu, gratis," katanya.

Program lain yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Hariqo, hasil survei Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan adanya perubahan sejumlah indikator setelah program tersebut dijalankan.

Berdasarkan hasil survei tersebut, persentase anak yang mengalami rasa lapar disebut menurun menjadi 16 persen. Sementara itu, persentase anak yang merasa kenyang meningkat dari 43 persen menjadi 84 persen. Konsumsi buah juga disebut mengalami kenaikan dari 26 persen menjadi 84 persen.

"Bappenas di surveinya menyebutkan, sebelum MBG, persen anak-anak itu lapar, sekarang sudah turun menjadi 16 persen. Kemudian, anak-anak yang kenyang sebelum MBG itu 43 persen, sekarang naik menjadi 84 persen. Kemudian, konsumsi buah naik menjadi 26 ke 84 persen," ungkapnya.

Hariqo mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Namun, menurutnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola agar program berjalan lebih efektif sesuai kebutuhan di setiap daerah.

"Dulu setiap dapur Rp6 juta, sekarang dievaluasi, tidak harus semua dapur Rp6 juta, tergantung jumlah penerima manfaatnya. Pasti banyak yang enggak senang. Buktinya ada beberapa mitra kemarin yang komplain, dengan pemberhentian MBG sementara. Tapi inilah konsekuensi dari perbaikan dan perbaikan itu harus dijalankan," ujarnya.

Evaluasi tersebut, menurut Hariqo, dilakukan agar pelaksanaan program prioritas pemerintah dapat semakin tepat sasaran sekaligus mendukung terwujudnya target Indonesia memiliki generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing pada 2045.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online