Masyayikh NU Tekankan Adab Munas dan Peran Pesantren

Harianjogja.com, KEDIRI — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2026, para masyayikh menggelar Ramah Tamah Masyayikh Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah pesan penting terkait arah pembahasan forum tertinggi organisasi keagamaan tersebut.

Dalam forum yang dihadiri para kiai dan pengasuh pesantren tersebut, para masyayikh menekankan agar Munas dan Konbes PBNU tidak membahas maupun menetapkan materi yang berpotensi mengurangi, menggeser, atau menjauhkan hubungan historis, kultural, dan spiritual antara Nahdlatul Ulama dengan para masyayikh serta lingkungan pesantren.

Pernyataan bersama itu menegaskan bahwa seluruh proses Munas dan Konbes diharapkan berlangsung dengan penuh kehati-hatian, kebijaksanaan, serta tanggung jawab moral.

“Para masyayikh berharap dan memohon agar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama diselenggarakan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab,” demikian bunyi pernyataan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Penegasan Peran Masyayikh dan Tradisi Keilmuan

Istilah masyayikh merujuk pada para guru, alim ulama, dan tokoh yang dituakan dalam tradisi keilmuan pesantren dengan kedalaman ilmu serta keteladanan akhlak.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain KH Nurul Huda Jazuli, KH Anwar Manshur, KH A. Kafabihi Mahrus, KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Siroj, KH Muhammad Khalil As’ad, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Ali Akbar Marbun, KH Ubaidillah Shodaqoh, KH Ali Kholil, KH Asep Saifuddin Chalim, KH Ah. Syatibi Hambali, dan KH Mas’ud Masduqi.

Para masyayikh kembali menegaskan pentingnya menjaga khittah, marwah, persatuan, serta keberlanjutan peran Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang tumbuh dari lingkungan pesantren.

Sorotan Mekanisme AHWA dan Struktur Organisasi

Dalam pembahasan lain, perhatian juga diberikan pada pengaturan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Para masyayikh meminta agar mekanisme dan syarat pemilihan anggota AHWA tetap berlandaskan pada kedalaman ilmu, keteladanan, pengabdian, serta pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Mereka secara tegas menolak usulan penambahan syarat yang mewajibkan anggota AHWA berasal dari pengurus syuriyah serta berbasis representasi kewilayahan. Selain itu, usulan perubahan terkait larangan rangkap jabatan politik juga diminta untuk dibatalkan.

Pesantren sebagai Pusat Keulamaan NU

Dalam pernyataan tersebut, masyayikh menegaskan bahwa pesantren merupakan rumah besar Nahdlatul Ulama sekaligus pusat transmisi ilmu, akhlak, tradisi, dan kepemimpinan keulamaan yang menjadi fondasi organisasi.

Karena itu, mereka berharap pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke depan dapat kembali digelar di lingkungan pesantren sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, tradisi, serta mata rantai keilmuan yang menjadi kekuatan utama NU dalam pengabdian kepada agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Seruan Menjaga Adab dan Persatuan Organisasi

Para masyayikh juga mengajak seluruh peserta, penyelenggara, pimpinan, serta unsur Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU untuk menjaga ketertiban, akhlak, dan adab musyawarah dengan mengedepankan persatuan organisasi.

“Menghormati ulama, memperkuat peran pesantren, dan menjaga persatuan merupakan modal utama bagi Nahdlatul Ulama untuk terus menjalankan khidmahnya bagi agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan,” demikian salah satu poin seruan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara