Industri hingga UMKM Siap Sambut Wajib Halal Oktober 2026
Industri hingga UMKM dinilai siap menyambut kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 untuk memperkuat ekosistem halal Indonesia.
Logo Nahdlatul Ulama (NU)
Harianjogja.com, SURABAYA—Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mematangkan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang direncanakan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026. Kepastian dorongan percepatan agenda organisasi terbesar di Indonesia itu disampaikan langsung oleh Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, usai menggelar konsolidasi bersama sejumlah kiai sepuh di Surabaya, Jawa Timur.
Pertemuan yang berlangsung di kediaman Rais Aam pada Selasa (5/5/2026) malam tersebut membahas percepatan pelaksanaan muktamar guna menjaga soliditas organisasi sekaligus memastikan keberlanjutan kepemimpinan NU ke depan.
Katib PBNU, Ahmad Tajul Mafakhir, mengatakan musyawarah para kiai sepuh itu menjadi bagian dari upaya menjaga agenda strategis jam’iyah agar berjalan lancar dan membawa kemaslahatan bagi organisasi.
“Rais Aam telah mendorong agar Muktamar ke-35 NU dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2026 mendatang dan usulan ini telah disetujui oleh Ketua Umum PBNU,” ujar Ahmad dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
Rais Aam Panggil Gus Yahya
Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Rais Aam PBNU juga memanggil Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, ke kantor pusat PBNU untuk membahas kesiapan teknis pelaksanaan muktamar.
Seluruh jajaran pengurus diminta segera menuntaskan berbagai kebutuhan administratif maupun operasional agar agenda lima tahunan itu dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah direncanakan.
“Rais Aam PBNU meminta agar persiapan teknis segera dituntaskan, sehingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tidak mengalami hambatan,” jelas Ahmad.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir sejumlah kiai sepuh dari jajaran Syuriyah PBNU, di antaranya Anwar Iskandar, Afifuddin Muhajir, Aniq Muhammadun, Sadid Jauhari, Muhibbul Aman Aly, Tonthowi Jauhari Musaddad, serta Imam Buchori.
Penentuan Arah NU Lima Tahun ke Depan
Muktamar ke-35 NU menjadi momentum penting bagi PBNU untuk menentukan arah strategis organisasi selama lima tahun mendatang, termasuk memilih kepemimpinan baru di jajaran Tanfidziyah dan Syuriyah.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengatakan jadwal pelaksanaan muktamar pada Agustus 2026 merupakan hasil kesepakatan dalam rapat pleno dan rapat gabungan PBNU yang menyerap aspirasi dari pengurus wilayah maupun cabang NU di berbagai daerah.
“Sesuai dengan hasil rapat, keputusan ya, sesuai dengan keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, penyelenggaraan direncanakan pada bulan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah,” ujar Gus Ipul usai meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Surabaya, Minggu (3/5/2026).
Ia menambahkan, kepanitiaan inti Muktamar ke-35 NU juga telah terbentuk melalui panitia kecil yang sebelumnya dibentuk PBNU.
Dalam struktur kepanitiaan tersebut, Said Asrori ditunjuk sebagai Ketua Steering Committee (SC), sementara Mohammad Nuh menjadi Sekretaris SC. Adapun Gus Ipul dipercaya menjadi Ketua Organizing Committee (OC) dan posisi Sekretaris OC diisi Amin Said Husni.
“Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk, susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum,” katanya.
Lokasi Muktamar Masih Dibahas
Terkait lokasi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU, Gus Ipul menyebut hingga kini belum ada keputusan resmi. Meski demikian, sudah terdapat sejumlah daerah yang mengajukan diri menjadi tuan rumah agenda besar tersebut.
“Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, penentuan lokasi muktamar nantinya akan diputuskan melalui rapat panitia ataupun berdasarkan arahan langsung dari Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, seiring fokus utama organisasi saat ini pada persiapan penyelenggaraan muktamar Agustus mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Industri hingga UMKM dinilai siap menyambut kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 untuk memperkuat ekosistem halal Indonesia.
Penyintas KDRT di Salatiga memilih bercerai demi anak setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan kini bekerja di luar negeri.
Bus sekolah Gunungkidul kembali melayani antar jemput sejak 7 September setelah Pemkab menyiapkan tambahan anggaran Rp270 juta.
Cidro Asmoro tayang 8 Oktober di bioskop. Film ini membawa konsep Jawanisasi Modern dengan musik, drama dan komedi.
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut aturan impor KRL merupakan kewenangan Kemendag dan KAI belum mengajukan usulan resmi.
WIG 2026 resmi dibuka di Solo. Solo dan Jogja menjadi pusat rangkaian untuk membawa gastronomi Indonesia menuju pengakuan global.