Prorgam MBG Disetop Sementara, Pemerintah Fokus Perbaiki Tata Kelola

Harianjogja.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola program prioritas tersebut.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara dimanfaatkan untuk melakukan audit total terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

“Momentum libur sekolah ini kami gunakan untuk menghentikan sementara operasional. Semua dapur akan diaudit agar ke depan pelaksanaan MBG bisa lebih optimal,” ujarnya usai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Audit ini mencakup berbagai aspek, mulai dari standar keamanan pangan, distribusi, kualitas menu, hingga transparansi pengelolaan anggaran. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk memastikan program berjalan efektif saat kembali digulirkan setelah masa libur berakhir.

Selain evaluasi teknis, BGN juga tengah menyusun strategi efisiensi anggaran. Salah satu skema yang disiapkan adalah memperketat kriteria penerima manfaat. Ke depan, tidak semua siswa akan menerima program MBG, melainkan difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.

Agustina menjelaskan pendekatan tersebut berbasis data ilmiah dari tenaga ahli gizi, termasuk rekomendasi Kementerian Kesehatan. Fokus utama diarahkan pada periode krusial pertumbuhan, seperti 1.000 hari pertama kehidupan hingga usia balita.

“Intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Ini menjadi prioritas dalam skema baru,” jelasnya.

Langkah tersebut sejalan dengan pandangan Komisi IX DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menilai program MBG akan lebih tepat sasaran jika difokuskan pada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Menurutnya, jika sasaran dipersempit pada kelompok desil 1 hingga 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan berkisar 25–30 juta orang. Dengan skema tersebut, kebutuhan anggaran juga bisa ditekan secara signifikan.

“Dengan cakupan yang lebih terarah, anggaran tidak perlu sampai Rp200 triliun. Bahkan sekitar Rp100 triliun sudah cukup untuk menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.

Kebijakan ini dinilai tidak hanya mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga meningkatkan efektivitas program dalam menekan angka stunting dan masalah gizi di Indonesia.

Sebagai catatan, program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan evaluasi dan penyesuaian skema ini, pemerintah berharap manfaat program dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com