BGN Larang Pegawai Punya Dapur MBG, Cegah Konflik

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan pembenahan besar dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Salah satu langkah tegas yang diambil adalah melarang pegawai internal BGN memiliki atau mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mencegah konflik kepentingan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan, kebijakan tersebut penting agar proses pengambilan keputusan tetap objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Menurutnya, pegawai yang terlibat dalam penentuan kebijakan tidak boleh sekaligus menjadi pelaku usaha dalam program tersebut.

“Pengambil kebijakan tidak boleh punya SPPG. Ini untuk memastikan tidak ada kepentingan yang memengaruhi keputusan, termasuk dalam penentuan insentif maupun standar operasional,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026)

Ia menjelaskan, dalam skema sebelumnya terdapat potensi penyimpangan karena pembangunan dapur cenderung berorientasi pada jumlah, bukan kebutuhan riil penerima manfaat. Hal ini kini akan diubah dengan pendekatan yang lebih terarah.

BGN menegaskan bahwa pembangunan dapur tidak lagi menjadi tujuan utama. Fokus program akan dialihkan pada penentuan sasaran penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

“Kami tidak ingin sekadar memperbanyak dapur. Yang utama adalah memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Setelah itu, baru disesuaikan kebutuhan dapurnya,” kata Agustina.

Selain itu, BGN tengah menyiapkan sistem penilaian atau indeks untuk memastikan setiap SPPG memenuhi standar kualitas dan operasional yang telah ditetapkan. Dapur yang tidak memenuhi kriteria akan dievaluasi secara berkala.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik. Masyarakat diharapkan dapat ikut memantau jalannya program agar lebih transparan dan tepat guna.

“Kami ingin proses ini bisa diawasi bersama. Program ini strategis, jadi masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan,” ujarnya.

Di sisi lain, BGN juga melakukan penyesuaian anggaran. Dari total anggaran awal yang sempat disebut mencapai Rp268 triliun, pemerintah telah mengerucutkan alokasi melalui skema Rincian Output Bendahara Umum Negara (RO BUN) menjadi sekitar Rp43,89 triliun.

Agustina menyebut angka tersebut masih akan dievaluasi kembali untuk mencari potensi efisiensi tambahan, dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Langkah pembenahan ini diharapkan mampu memperkuat integritas program MBG sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran, pemerintah menargetkan program ini menjadi salah satu pilar penting dalam peningkatan kualitas gizi nasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara