Prabowo Perketat Evaluasi Program, Istana Perang Lawan Korupsi

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Istana menegaskan evaluasi dan pemantauan dilakukan secara rutin terhadap seluruh kementerian dan lembaga guna memastikan setiap program berjalan sesuai target sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan Presiden Prabowo merupakan bagian dari fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sebagaimana mestinya.

"Jadi beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan memang rutin seluruh program seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi," kata Prasetyo Hadi.

Prasetyo menjelaskan, proses evaluasi yang dilakukan Presiden tidak selalu berujung pada tindakan atau kebijakan tertentu. Pengawasan tersebut lebih diarahkan untuk memastikan program-program pemerintah dilaksanakan secara efektif oleh kementerian maupun lembaga yang bertanggung jawab.

Ia juga menepis anggapan bahwa perhatian pemerintah saat ini hanya tertuju pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, seluruh program prioritas nasional mendapatkan pengawasan yang sama dari Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan lembaga tersebut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, diduga menunjuk yayasan-yayasan yang terafiliasi secara melawan hukum sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, mereka juga diduga melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo menyampaikan kemungkinan penambahan dukungan personel dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG.

Menanggapi hal tersebut, Prasetyo menegaskan langkah penguatan pengawasan tidak hanya berlaku untuk MBG, melainkan juga terhadap berbagai program prioritas lainnya. Pemerintah membuka peluang penambahan personel pengawasan apabila diperlukan guna memastikan tata kelola program berjalan lebih baik.

"Memang semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," kata Mensesneg.

Menurut Prasetyo, komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu pesan utama yang terus disampaikan Presiden Prabowo sejak resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan, Presiden disebut konsisten mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan pembenahan internal dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugas.

Ia menilai upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui kesadaran setiap institusi untuk memperbaiki sistem kerja dan tata kelola masing-masing.

"Di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing, itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua," kata Prasetyo Hadi. Penguatan evaluasi program pemerintah dan pengawasan kementerian lembaga tersebut menjadi bagian dari langkah yang terus didorong pemerintah untuk memastikan program prioritas nasional berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara