Kasus Korupsi MBG Bergulir, Menkeu Siap Buka Data ke Penegak Hukum

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mendukung proses penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membuka dan bertukar data yang dibutuhkan penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya sebagai tersangka.

Menurut Purbaya, langkah hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung berjalan seiring dengan upaya pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah melalui perubahan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026.

Purbaya menegaskan dirinya tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Namun, pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis.

"Enggak ikut campur. Yang jelas emang anggarannya sekarang berapa? 260 [triliun]? Akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari, segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Selain mendukung proses hukum, Kementerian Keuangan juga membuka peluang untuk melakukan pertukaran data dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemeriksaan, termasuk auditor maupun aparat penegak hukum.

Sebelum penetapan tersangka dilakukan, Purbaya sempat mengungkap adanya indikasi kebocoran anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang berkaitan dengan pengadaan motor listrik.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui langkah penghematan anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Pagu anggaran yang semula mencapai Rp335 triliun kini diperkirakan turun menjadi sekitar Rp260 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan bersamaan dengan pengurangan hari penyaluran program dari enam hari menjadi lima hari.

"Mungkin salah satu laporan juga dari kami asalnya kan. Bukan dari kami aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya memeriksa, mengecek. Jadi kami tukar-tukar data lah kira-kira," tuturnya.

Purbaya menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sejumlah lembaga lain, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung, turut melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran program tersebut.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026. Di tengah proses hukum yang berjalan, pemerintah juga melakukan restrukturisasi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Nanik S Deyang naik jabatan dari Wakil Kepala menjadi Kepala BGN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.