Kasus Daycare di Jogja, DPR Minta Dosen PTN Dinonaktifkan

Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayanti, memberikan pernyataan tegas terkait kasus kekerasan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta. Ia meminta agar seorang dosen perguruan tinggi negeri (PTN) berinisial CD, yang diduga menjabat sebagai penasihat di yayasan tersebut, segera dinonaktifkan dari kampusnya.

Langkah penonaktifan ini dinilai Esti sebagai bentuk antisipasi jika yang bersangkutan terbukti terlibat dalam praktik kekerasan anak tersebut. Mengingat proses hukum akan segera berjalan, status akademik CD di perguruan tinggi dianggap perlu ditinjau ulang demi integritas lembaga pendidikan.

“Akan lebih baik secepat mungkin dinonaktifkan kalau memang tersangka, tapi tentu saja ada proses hukum,” tegas Esti Wijayanti di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Hakim dan Akademisi Masuk Struktur Organisasi

Kasus ini semakin menyita perhatian publik karena struktur organisasi Daycare Little Aresha tidak hanya mencatut nama akademisi, tetapi juga diduga melibatkan seorang hakim. Esti menekankan bahwa status sosial maupun jabatan tinggi tidak boleh menjadi tameng untuk meloloskan diri dari jerat hukum.

Menurutnya, tenaga pendidik dan aparat penegak hukum seharusnya menjadi pihak yang paling memahami aturan serta perlindungan anak. Jika terbukti terlibat, ia mengusulkan agar sanksi yang diberikan jauh lebih berat dibandingkan masyarakat umum.

“Hukuman sanksi terhadap tenaga pendidik maupun tokoh berpengaruh bisa tiga kali lipat dari sanksi yang diberikan kepada umum yang tidak paham. Justru karena dia dosen, dia harus bertanggung jawab lebih besar karena akademisi seharusnya lebih memahami,” lanjutnya.

Fokus pada Pemulihan Trauma Korban

Esti mengingatkan bahwa penanganan skandal kekerasan di Daycare Little Aresha tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku saja. Ia mendesak pemerintah untuk hadir memberikan pendampingan psikologis dan pemulihan menyeluruh bagi anak-anak yang menjadi korban.

Seusai proses hukum berjalan, nasib para korban harus tetap menjadi prioritas utama negara. “Kasus ini tidak hanya soal pelaku dihukum berat, tetapi juga bagaimana negara hadir memberikan pendampingan kepada anak-anak yang terdampak,” pungkas Esti.

Pihak Komisi X DPR RI memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini agar berjalan transparan, terutama mengingat keterlibatan oknum tokoh berpengaruh yang seharusnya menjadi teladan masyarakat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara