Mendagri Nilai Rekrutmen Pilkada Picu Kasus OTT Kepala Daerah

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) sebagai indikasi persoalan mendasar dalam mekanisme rekrutmen melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Pernyataan itu disampaikan Tito usai rapat bersama DPR di kompleks parlemen di Jakarta, Senin. Ia menilai sistem pilkada langsung tidak sepenuhnya menjamin lahirnya pemimpin daerah yang berkualitas, meskipun di sisi lain tetap memiliki dampak positif.

Menurut Tito, tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas kepala daerah terpilih. Kondisi tersebut dinilai membuka celah bagi praktik korupsi, termasuk yang berujung pada OTT.

“Tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada yang baik, ada juga yang terkena OTT,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan korupsi kepala daerah tidak bisa dilihat sebagai kasus per kasus semata. Fenomena yang terjadi berulang dalam waktu singkat menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar, mulai dari aspek kesejahteraan hingga integritas pejabat.

Kasus Tulungagung Jadi Contoh

Kasus yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi salah satu contoh terbaru yang memperkuat sorotan tersebut. Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka, yakni Gatut dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang sekitar Rp2,7 miliar. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target permintaan dana yang disebut mencapai Rp5 miliar.

Sementara itu, sebanyak 11 dari 13 pejabat yang sempat diperiksa sebagai saksi telah dipulangkan ke di Tulungagung, Jawa Timur, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai tanpa tindak lanjut lanjutan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan saat ini tidak ada lagi pejabat Tulungagung yang berada di Gedung Merah Putih KPK.

Sorotan Sistemik

Tito menegaskan, kasus seperti di Tulungagung mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam tata kelola politik daerah. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen kepemimpinan daerah agar dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa sistem pilkada langsung juga memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam menentukan pemimpin daerah.

Namun, menurutnya, tanpa perbaikan pada aspek biaya politik dan integritas, risiko munculnya kasus korupsi serupa akan terus berulang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara