Bahlil Tegaskan Hilirisasi Mineral Kritis Tetap Wajib Meski Ada ART AS

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, komoditas mineral kritis nasional tetap wajib melalui proses hilirisasi, meski Indonesia melakukan kesepakatan dagang barang tambang strategis dengan Amerika Serikat.

Bahlil menyatakan, di tengah dinamika geopolitik dan meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mineral kritis, Indonesia menegaskan posisi tawarnya di panggung global. Pernyataan itu disampaikan terkait pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Trump di Washington, DC, pada Kamis (19/2/2026), yang menjadi momentum memperkuat kemitraan melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART).

“Kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan dagang, tapi strategi memastikan mineral kritis Indonesia tidak diperdagangkan dalam bentuk mentah,” kata Bahlil dalam keterangan pers di Washington, AS, Jumat (20/2/2026).

Hilirisasi dan Nilai Tambah Tetap Jadi Prioritas

Pemerintah menegaskan setiap peluang investasi dari ART harus bermuara pada hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri, agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh bangsa.

“Untuk mineral kritikal, kami memfasilitasi pengusaha AS untuk berinvestasi, tetap menghargai aturan dalam negeri. Kita beri ruang maksimal, termasuk eksekusi investasi,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan, tidak ada perubahan kebijakan terkait ekspor mineral mentah. Pemerintah tetap berkomitmen pada program hilirisasi nasional dan tidak membuka keran ekspor mentah.

“Kalau mereka membangun smelter di Indonesia, kita dorong dan beri ruang. Hasilnya bisa diekspor setelah pemurnian. Jadi jangan salah interpretasi, ekspor mentah tetap ditutup,” tegas Bahlil.

Contoh Investasi dan Skema Kerja Sama

Bahlil mencontohkan pola investasi yang telah berjalan, seperti PT Freeport Indonesia yang membangun fasilitas smelter tembaga senilai hampir 4 miliar dolar AS, salah satu yang terbesar di dunia. Pola serupa akan diterapkan pada mineral kritis lainnya seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas.

Pemerintah menawarkan dua skema investasi bagi perusahaan AS seperti Langsung melakukan eksplorasi dan pembangunan hilirisasi. Kemitraan atau joint venture (JV) dengan BUMN Indonesia.

“Begitu mereka memproduksi dan membangun smelter, hak ekspor ke AS terbuka,” jelas Bahlil.

Menteri ESDM menambahkan, kebijakan ini tidak eksklusif untuk satu negara saja. Indonesia tetap menjalankan prinsip kerja sama terbuka, adil, dan saling menguntungkan dengan seluruh mitra strategis global.

“Kami beri perlakuan setara (equity treatment) juga bagi negara lain,” pungkas Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara