Industri hingga UMKM Siap Sambut Wajib Halal Oktober 2026
Industri hingga UMKM dinilai siap menyambut kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 untuk memperkuat ekosistem halal Indonesia.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, merespons wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Partai Golkar. Menurutnya, koalisi permanen sejati bagi PDIP adalah bersama rakyat.
“Kalau bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Sistem politik kita pascareformasi mengembalikan makna kekuasaan untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat,” ujar Hasto di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan PDIP tetap berpegang pada prinsip bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, terlepas dari dinamika dan perubahan konfigurasi politik nasional yang terus berkembang.
Terkait wacana koalisi permanen antarpartai, Hasto menyebut PDIP tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain dalam menentukan arah kerja samanya.
“Dinamika politik itu sangat cair. Kerja sama antarpartai bisa saja dilakukan. Namun, jika ada partai yang menggagas kerja sama permanen, PDI Perjuangan tidak mencampuri kedaulatan partai lain,” katanya.
Wacana pembentukan koalisi permanen sebelumnya disampaikan dalam hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar yang digelar pada Desember 2025. Koalisi tersebut dirancang sebagai bentuk kerja sama politik jangka panjang yang mengikat, baik di parlemen maupun dalam pemerintahan.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan koalisi permanen bertujuan memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, sehingga proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat dan konsisten.
“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
Menurut Bahlil, koalisi permanen merupakan transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju kerja sama yang lebih ideologis dan strategis, berbasis kesamaan platform serta agenda kebijakan.
“Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi partai politik lain di parlemen untuk menindaklanjuti wacana koalisi permanen tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (13/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Industri hingga UMKM dinilai siap menyambut kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 untuk memperkuat ekosistem halal Indonesia.
Penyintas KDRT di Salatiga memilih bercerai demi anak setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan kini bekerja di luar negeri.
Bus sekolah Gunungkidul kembali melayani antar jemput sejak 7 September setelah Pemkab menyiapkan tambahan anggaran Rp270 juta.
Cidro Asmoro tayang 8 Oktober di bioskop. Film ini membawa konsep Jawanisasi Modern dengan musik, drama dan komedi.
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut aturan impor KRL merupakan kewenangan Kemendag dan KAI belum mengajukan usulan resmi.
WIG 2026 resmi dibuka di Solo. Solo dan Jogja menjadi pusat rangkaian untuk membawa gastronomi Indonesia menuju pengakuan global.