BPK Dorong Penguatan Basarnas Hadapi Megathrust

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai penguatan kapasitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menjadi kebutuhan mendesak menyusul peningkatan risiko bencana, termasuk ancaman 13 titik megathrust dan bencana hidrometeorologi yang kian kompleks, Kamis (12/2/2026).

Dalam sarasehan bertajuk “Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional” di Kantor Basarnas Pusat, Jakarta, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyoroti lonjakan potensi ancaman gempa besar berdasarkan temuan kalangan seismolog. Jumlah titik megathrust yang berpotensi memicu gempa skala besar disebut meningkat dari empat menjadi 13 titik.

"Pagu anggaran Basarnas saat ini mencapai sekitar Rp1,6 triliun, meningkat dibanding sebelumnya, namun kebutuhan penguatan tetap besar mengingat tantangan kebencanaan yang semakin kompleks," kata Nyoman Adhi Suryadnyana saat wawancara cegat seusai sarasehan.

Selain ancaman megathrust, BPK juga mencermati meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti siklon tropis yang berpotensi memperbesar beban operasi pencarian dan pertolongan.

BPK menegaskan penguatan Basarnas tidak cukup hanya pada aspek teknis operasional, melainkan juga harus mencakup penguatan kebijakan, kelembagaan, dan dukungan pembiayaan agar layanan search and rescue (SAR) dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia.

Dalam forum tersebut, muncul sejumlah usulan, salah satunya penerapan skema komunikasi satu data dan satu komando SAR yang melibatkan Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Skema satu komando SAR ini diharapkan dapat aktif saat kondisi tanggap darurat, baik bencana alam maupun nonbencana seperti kecelakaan transportasi, guna memastikan respons cepat dan terintegrasi.

Nyoman menyatakan dukungannya agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut mengingat kompleksitas risiko kebencanaan ke depan menuntut kesiapsiagaan ekstra.

Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta sistem komando yang terintegrasi menjadi kunci mempersempit kesenjangan antara potensi risiko dan kapasitas respons Basarnas.

Saat ini, Basarnas memiliki 5.462 personel yang tersebar di 45 kantor SAR. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan terhadap sekitar 280 juta penduduk yang tersebar di lebih dari 5.000 pulau berpenghuni di Indonesia.

"Semuanya bersama-sama saling mendukung, BUMN/BUMD juga demikian, sehingga apabila ada bencana yang memang terjadi, dan itu tergambar dari 13 titik ancaman megathrust, itu benar-benar dapat bisa dilaksanakan search and rescue yang optimal," kata dia.

Dengan peningkatan ancaman megathrust dan bencana hidrometeorologi, BPK mendorong penguatan Basarnas secara menyeluruh agar sistem SAR nasional mampu merespons cepat dan efektif setiap potensi krisis di berbagai wilayah Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara