KPK Dalami Kedekatan Maidi dengan Pengusaha EO di Madiun
KPK mendalami hubungan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dengan pengusaha EO terkait kasus dugaan korupsi proyek dan CSR.
Bobby Nasution - Antara
Harianjogja.com, MEDAN—Gubernur Sumut Bobby Nasution membantah isu yang menyebut anggaran bencana turun drastis, dan menegaskan nilai resmi tetap Rp123 miliar.
Menurut Bobby, angka Rp843 miliar yang ramai disebut bukan berasal dari dokumen resmi. Ia menilai informasi tersebut menyesatkan dan perlu diluruskan agar publik memahami struktur anggaran yang disahkan bersama DPRD Sumut. Pihaknya memastikan seluruh proses penganggaran berjalan sesuai regulasi.
Bobby juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan mengikuti instruksi pemerintah pusat. Dana yang disesuaikan kemudian dialihkan ke BTT untuk kebutuhan mendesak, mulai dari bonus atlet PON dan Peparnas hingga perbaikan jembatan di Nias Barat. Ia menegaskan tidak ada pemotongan anggaran bencana seperti yang diberitakan.
"Yang ngomong siapa itu [ada pemangkasan]?," ujar Bobby menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.
Dia mengatakan, anggaran bencana disahkan bersama DRPD Sumut, yakni sebesar Rp123 Miliar sesuai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) Sumut tahun anggaran 2025.
"Boleh, silahkan dilihat dari R-APBD 2025. Kalau dibilang diawal angkanya Rp800 miliar, bukanya di R-APBD yang disahkan bersama-sama dengan DRPD itu angkanya Rp123 miliar," kata Bobby.
Adanya kebijakan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat yang dijalankan tahun ini, jelas dia, juga berpengaruh pada anggaran tersebut.
"Sesuai Inpres [Instruksi Presiden] Nomor 1 Tahun 2025, kan kita ada efisiensi. Kita disuruh efisiensi, kita efisiensikan. Nah pertanyaannya efisiensi uangnya ditaruh dimana, kan enggak mungkin kita cantumkan," tutur Bobby.
Menurutnya, anggaran yang dilakukan penyesuaian dipindahkan ke belanja tak terduga (BTT) digunakan untuk pembayaran bonus Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.
Kemudian, pembayaran bonus Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Solo, Jawa Tengah pada 6-13 Oktober 2024.
"Diletaklah uangnya di BTT, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. BTT yang dianggarkan dari awal itu, sudah digunakan untuk PON. Pembayaran atlet yang saat itu tidak semua dialokasikan, baik bonus atlet PON maupun Peparnas," katanya.
Gubernur juga menyebutkan, BTT yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur di Kabupaten Nias Barat, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, karena sebelumnya tidak dialokasikan di APBD Sumut.
"Lalu di Nias Barat yang jembatannya terputus itu, menggunakan BTT juga karena tidak dianggarkan sebelumnya. Jadi Rp800 miliar itu, kalau mau dilihat dari R-APBD silahkan buka. Berapa angkanya itu," tegas Bobby.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mendalami hubungan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dengan pengusaha EO terkait kasus dugaan korupsi proyek dan CSR.
Kasus daycare Jogja, 32 anak mulai divisum. Dugaan kekerasan fisik dan psikis, korban diperkirakan capai 130 anak.
Dua ASN Kementerian PU dipanggil dari luar negeri karena dugaan suap dan pelanggaran etik. Menteri PU tegaskan disiplin.
Jogja jadi tuan rumah Kongres XV HIMPSI 2026. Bahas kesehatan mental, SDM, hingga ketangguhan bangsa di era global.
PPIH siapkan jalur khusus lansia di Terminal Ajyad Makkah. Bus shalawat ditambah hingga 140 armada jelang puncak haji.
Imigrasi Yogyakarta gagalkan 3 calon haji non-prosedural di Bandara YIA. Total 6 orang dicegah, modus jalur ilegal terendus sistem.