AHY: Butuh Rp10.300 Triliun untuk Bangun Infrastruktur

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan anggaran mencapai Rp10.300 triliun mendukung pembangunan infrastruktur.

AHY menjelaskan, kebutuhan anggaran itu dalam rangka mengejar pembangunan infrastruktur nasional yang merupakan salah satu komponen kunci mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.

"Infrastruktur akan menjadi kunci untuk mencapai ambisi tersebut. Menurut Bappenas, kebutuhan investasi kita untuk tahun 2025-2029 melebihi Rp10.300 triliun rupiah," kata AHY saat ditemui di kantor Kementerian IPK di Jakarta, Senin (21/10/2025).

Mayoritas proyek tersebut akan didukung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Serta dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kontraktornya.

AHY menyebut dari total tersebut sebesar 28% di antaranya akan membutuhkan partisipasi modal swasta. Dalam rangka meningkatkan laju investasi swasta, AHY membentuk Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO) guna mempercepat rangkaian realisasi investasi.

"IPFO akan menjadi mitra terpercaya Anda. Titik kontak tunggal yang dapat diandalkan untuk memandu Anda melalui prosedur, menghubungkan Anda dengan lembaga yang relevan, dan mempercepat realisasi proyek," katanya.

Anggaran infrastruktur pada 2025 ditetapkan pemerintah sebesar Rp402,4 triliun. Di mana, serapan anggaran pembangunan infrastruktur baru mencapai Rp142,1 triliun hingga periode 8 September 2025.

"Kalau kita lihat seluruh belanja infrastruktur yang telah terealisasi adalah Rp142,1 triliun atau 35,32% dari pagu Rp402,4 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip Rabu (23/9/2025).

Adapun, realisasi anggaran infrastruktur itu digunakan untuk mendukung pembangunan sektor perumahan, konektivitas, ketahanan pangan, hingga ketahanan energi.

Perinciannya, sektor perumahan telah digulirkan anggaran Rp18,8 triliun untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di mana, hingga September 2025 realisasinya ada di angka 158.000 unit rumah. 

Pelaksanaan pembangunan rusun Rp1,5 triliun dengan target 4.318 unit serta SPAM sebesar Rp500 miliar dari target 54.322 liter per detik. 

Dari sisi konektivitas, anggaran infrastruktur digulirkan untuk mendukung pembangunan dan preservasi jalan Rp1 2,3 triliun (progres mencapai 60,8% dari target 115,3 Km).

Mendukung pembangunan dan preservasi jembatan Rp2,2 triliun (progres pembangunan 41% dari target 8.867 m). Serta pelabuhan laut Rp1,2 triliun (progres 35,88% dari target 20 unit).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.