Inggris Beri Sanksi Perusahaan Israel dan Aktivis Penghambat Bantuan Gaza
Inggris menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan Israel terkait perluasan permukiman di Tepi Barat serta kelompok penghambat bantuan Gaza.
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho.ist
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai kinerja Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak optimal dan menimbulkan kegaduhan.
Menurutnya, gagasan untuk menghentikan atau membubarkan Satgas justru keliru dan berpotensi merugikan negara. “Satgas BLBI itu punya mandat besar untuk menagih kerugian negara yang nilainya ditetapkan sebesar Rp110 triliun. Fakta bahwa belum semua piutang berhasil dikembalikan bukan alasan untuk dibubarkan, tetapi sebaliknya negara harus menunjukkan power di hadapan para pengemplang BLBI,” ujar Hardjuno di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
BACA JUGA: Pembentukan Danantara Harus Diawasi Ketat, Pengamat: Ingat Kasus BLBI
Ia menegaskan bahwa peran Satgas masih krusial, karena hingga kini masih terdapat aset sitaan yang belum dimonetisasi dan piutang yang belum tertagih. Selain itu, ia menilai kerugian negara tidak hanya berhenti pada pokok, melainkan juga bunga yang terus berjalan sejak krisis 1998. “Kalau bunga BLBI dihitung, nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Itu artinya beban negara jauh lebih besar daripada yang disampaikan pemerintah,” imbuhnya.
Hardjuno juga mengingatkan adanya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BLBI yang pernah dibentuk DPD RI, agar pemerintah tidak hanya mengedepankan pendekatan administratif, tetapi juga menindaklanjuti aspek pidana dari kasus BLBI. “Ini bukan sekadar soal penagihan, tetapi juga penegakan hukum. Jika ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang, harus diproses secara pidana,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa di tengah upaya efisiensi anggaran negara, pemerintah masih harus membayar bunga Obligasi Rekapitalisasi BLBI. “Puluhan triliun rupiah dibayar setiap tahun hanya untuk bunga obligasi. Ini sangat membebani APBN dan menimbulkan ketidakadilan jika para obligor BLBI dibiarkan lolos begitu saja.”
"Kalau Menkeu bilang dirinya koboi, hentikan atau moratorium pembayaran bunga obligasi rekap donk!," tandas Hardjuno.
Terakhir, Hardjuno menekankan, pembentukan Satgas BLBI seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik pada negara. “Kalau Satgas justru dibubarkan, yang muncul adalah kesan negara kalah oleh para pengemplang. Ini bahaya bagi legitimasi pemerintah sekaligus merusak semangat pemberantasan korupsi,” ujar Hardjuno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Inggris menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan Israel terkait perluasan permukiman di Tepi Barat serta kelompok penghambat bantuan Gaza.
Pasar murah Gunungkidul ditargetkan menyalurkan 47,5 ton bahan pangan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.
Duta Damai BNPT Lampung dibekali literasi kreatif untuk menangkal propaganda intoleransi dan memperkuat nilai kebangsaan di ruang digital.
Ubed mengalahkan unggulan kelima Chou Tien Chen dengan skor 21-19, 7-21, 21-19 untuk lolos ke 16 besar Hong Kong Open 2026.
Juan Mata resmi pensiun pada usia 38 tahun setelah 23 tahun berkarier. Simak perjalanan dan prestasi mantan pemain Chelsea dan MU.
Borneo FC menang 1-0 atas Manila Digger di Shopee Cup 2026/2027. Gol Asgal Habib pada menit ke-79 memastikan tiga poin.