Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan pembangunan perumahan sosial dimulai dari lahan kosong sehingga tidak akan menimbulkan penggusuran terhadap masyarakat.

"Tidak ada penggusuran. Itu yang paling penting ya," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, Rabu (18/9/2025).

Dia menyampaikan program pembangunan rumah sosial dimulai dari lahan kosong seperti yang direncanakan berdiri di atas lahan milik PT KAI di wilayah Kampung Bandan, Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, sebagai bagian dari kawasan terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD).

BACA JUGA: Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun

"Dimulai dari yang tanah kosong. Karena untuk tahapan-tahan berikutnya kita kan mesti bicara dengan semua masyarakat, tapi yang jelas tidak ada penggusuran," ujarnya.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa masyarakat sekitar nantinya akan ditawarkan untuk tinggal di perumahan sosial yang akan dibangun, tetapi lantai pertama kemungkinan digunakan sebagai ruang terbuka publik.

"Pokoknya tidak ada penggusuran. Yang kedua, orang yang sudah tinggal di sini ditawarin. Mau tinggal di rumah yang lebih bagus enggak? Lebih bersih enggak? Lebih luas enggak? Tapi tidak bisa tinggal di lantai satu. Karena lantai satu kemungkinan dibuka untuk ruang terbuka," bebernya.

Fahri menekankan prinsip pembangunan harus memanusiakan manusia, memastikan setiap warga yang terdampak merasa dihargai dan memperoleh hunian yang meningkatkan kualitas hidup tanpa tekanan penggusuran paksa.

Ia menambahkan langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pembangunan perumahan sosial fokus pada kesejahteraan masyarakat, mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan bagi seluruh warga.

Wamen PKP menambahkan pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah layak tanpa penggusuran, menegaskan hidup rakyat harus lebih baik, dan pembangunan harus dijalankan dengan penuh rasa kemanusiaan.

"Tidak boleh ada penggusuran. Pokoknya hidup rakyat harus lebih baik. Itu kata Bapak Presiden," kata Fahri.

PT KAI bersama Kementerian PKP berkolaborasi dengan investor asal Qatar, Al Qilaa International Group (Al Qilaa) membangun hunian vertikal guna mewujudkan program 3 juta rumah untuk masyarakat.

Kemitraan itu merupakan tindak lanjut dari peluncuran proyek investasi Al Qilaa Group asal Qatar untuk membangun satu juta unit hunian vertikal dengan Kementerian PKP pada Juni lalu.

BACA JUGA: Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan

Rencananya pada tahap awal pembangunan 50.000 unit hunian yang direncanakan berdiri di atas lahan milik PT KAI di Kampung Bandan, Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, sebagai bagian dari kawasan terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD).

Proyek itu akan menghadirkan hunian vertikal berupa smart towers, yang mengintegrasikan konsep hunian modern dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, taman bermain, ruang komunal, serta sistem hunian pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara