Harga Minyak Melejit, Pemerintah Siapkan Opsi WFH dan Hemat Rp80 T
Pemerintah kaji WFH dan efisiensi anggaran Rp80 triliun akibat konflik Timur Tengah. Kemenkeu siapkan mitigasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.
Ilustrasi rekening nasabah bank. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan ada enam bank yang akan menerima dana pemerintah Rp200 triliun mulai Jumat (12/9/2025).
Purbaya menjelaskan enam bank itu adalah empat bank BUMN atau yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Adapun, dua sisanya adalah bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN). Purbaya belum mau membeberkan besaran yang diterima masing-masing bank tersebut. Dia meminta setiap pihak bersabar.
BACA JUGA: Diperiksa KPK, Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil
"Nanti, nanti [besaran] kita atur," ujar Purbaya, Kamis (11/9/2025).
Ia meyakini dana pemerintah Rp200 triliun yang akan ditarik dari rekening di Bank Indonesia (BI) akan segera bisa disalurkan Jumat (12/9/2025) esok. Menurutnya, penyaluran tersebut tidak memerlukan banyak mekanisme. "Harusnya cepat. Malam ini saya tanda tangan, besok udah masuk ke bank-bank itu," katanya.
Purbaya menjelaskan upaya pemerintah menempatkan dana ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas sehingga bisa menggerakkan sektor riil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi.
BACA JUGA: Cara Melindungi Kulit dan Rambut dari Bahaya Polusi Udara
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan tidak menampik bank bisa saja memanfaatkan dana segar dari pemerintah itu untuk membeli surat berharga negara (SBN)—bukan untuk kredit sektor riil.
Oleh sebab itu, sambung Prima, Kemenkeu akan mengatur mekanisme agar dana yang disalurkan ke bank digunakan sesuai tujuan pemerintah yaitu menggerakkan sektor riil.
"Ya kan gampang tuh [memastikan perbankan salurkan dana pemerintah ke sektor riil], kita bisa bikinkan mekanisme. Pokoknya ada regulasinya," ujar Prima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemerintah kaji WFH dan efisiensi anggaran Rp80 triliun akibat konflik Timur Tengah. Kemenkeu siapkan mitigasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.
Kejagung menerbitkan tiga sprindik baru usai menerima pelimpahan perkara dari Polri. Status tersangka Febrie Adriansyah dipastikan belum gugur.
AHY menyebut pesawat N219 produksi dalam negeri cocok melayani rute penerbangan perintis karena mampu beroperasi di landasan pendek dan belum beraspal.
Konsep ini menghadirkan cara baru bagi para beauty enthusiast untuk menikmati perawatan tubuh tanpa harus menjalani rangkaian perawatan yang rumit.
Istana menyatakan biaya haji 2027 belum diputuskan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan penyelenggaraan sambil mengevaluasi pelaksanaan haji 2026.
Dinkes Sleman mencatat kecukupan ASN baru 61,8%. Pemkab menyiapkan rekrutmen 92 pegawai BLUD dan mengusulkan 87 formasi CPNS.