Ketum PBNU Beri 4 Usulan Terkait Haji untuk Pemerintah Arab Saudi

Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan empat usulan penting dalam Seminar Akbar Haji Tahun 2025 yang digelar Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi pada Minggu (1/6/2025).

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan usulan tersebut ketika menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dan Asia Tenggara berbicara dalam seminar bertemakan "al-Isthitha'ah fi al-Hajj wa al-Mustajaddat al-Mu'ashirah" atau "Kondisi Berkemampuan dalam Haji dan Problematika Kontemporer" di Jeddah, Arab Saudi.

BACA JUGA: Tempat Relokasi Siap Digunakan, Jukir-Pedagang TKP ABA Mulai Dipindah

"Mereka [jemaah calon haji] memperoleh nomor antrean dan harus menunggu selama bertahun-tahun, bahkan bisa mencapai 20 hingga 40 tahun, karena jumlah pendaftar haji telah melampaui 5,5 juta orang pada 2025," tuturnya.

Hal itu dia sampaikan ketika membahas isu istitha’ah atau kemampuan dalam pelaksanaan haji, terutama dalam konteks sistem kuota yang berlaku sejak 1987. Sejak periode itu, negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Indonesia, harus menerapkan sistem daftar tunggu atau antrean.

Dari gambaran dan kondisi tersebut, Gus Yahya kemudian mempertanyakan kembali definisi istitha’ah dalam konteks era sekarang. Dia menilai istitha’ah harus dilihat dari berbagai aspek, seperti kemampuan finansial secara utuh, kondisi kesehatan dan fisik, serta aspek keamanan.

Menurut dia, mampu membayar biaya pendaftaran awal belum tentu tergolong mampu secara syar’i untuk melaksanakan ibadah haji.

"Mampu membayar biaya pendaftaran awal belum tentu tergolong mampu secara syar’i untuk berhaji. Biaya haji sesungguhnya terus meningkat setiap tahun, dan masa tunggu yang panjang dapat melemahkan kondisi fisik calon jamaah. Bisa jadi ketika giliran haji tiba, orang tersebut telah lanjut usia atau bahkan wafat," ujarnya.

Terkait hal itu, ia kemudian memaparkan empat usulan yaitu, pertama, Fatwa dan Edukasi Istitha’ah dari Ulama. Menurut dia, umat Islam membutuhkan fatwa dan bimbingan yang jelas dari para ulama dan fuqaha terkait waktu kapan seseorang dianggap wajib haji secara syar’i, agar memiliki ketenangan dalam menjalankan kewajiban ini.

Menurut mazhab Syafi’i, istitha’ah ditetapkan pada saat seseorang benar-benar akan berangkat haji, bukan saat pendaftaran.

Kedua, sosialisasi kewajiban haji sekali seumur hidup. Dia menilai, umat perlu diingatkan bahwa haji hanya wajib sekali seumur hidup bagi yang telah memenuhi syarat, agar memberi kesempatan kepada yang belum berhaji.

Ketiga, evaluasi dan inovasi sistem antrean nasional. Pemerintah negara-negara yang memiliki pendaftar haji dalam jumlah yang besar seperti Indonesia, perlu mengembangkan kebijakan yang adil dan strategi efektif dalam pengelolaan antrean.

"Kerja sama lebih erat dengan Pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan kuota juga sangat penting," katanya.

Terakhir, dia mengusulkan perencanaan layanan haji yang lebih awal dan terbuka. Pemerintah Arab Saudi diharapkan bisa merancang dan mengumumkan desain layanan haji secara lebih dini dan luas supaya calon jamaah haji bisa lebih matang dalam persiapannya.

Dalam kesempatan itu, dia menyatakan bahwa sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan lebih dari 160 juta pengikut dan struktur organisasi yang menjangkau seluruh Nusantara, NU siap berkolaborasi dan membantu Pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan desain layanan haji tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara