Pendamping PKH Diminta Jangan Hanya Bagikan Bansos

Harianjogja.com, JAKARTA—Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar menguatkan peran krusial masing-masing sebagai garda terdepan perubahan sosial dan pengentasan kemiskinan, jangan sekadar membagikan bantuan sosial (bansos). Demikian disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat memberikan pengarahan kepada 2.264 pendamping PKH. 

"Pendamping bukan hanya pelaksana teknis. Saudara-saudara adalah agen perubahan di garda terdepan. Tugas utama pendamping adalah membangkitkan harapan dan mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bukan hanya membagikan bantuan,” ujar Mensos Saifullah secara daring di Jakarta pada Jumat.

Mensos pun menegaskan setiap pendamping wajib memiliki target graduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun untuk mengubah paradigma perlindungan sosial kepada pemberdayaan masyarakat.

"Graduasi berarti KPM sudah mandiri, tidak lagi tergantung bansos, dan naik kelas secara sosial dan ekonomi. Pendamping sejati adalah mereka yang menyiapkan rakyat untuk tidak lagi didampingi,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa bansos bersifat sementara karena tujuan akhirnya adalah kemandirian.

"Bansos maksimal diberikan lima tahun bagi KPM aktif, kecuali penyandang disabilitas berat dan lansia tidak produktif. Kita harus arahkan KPM ke program pemberdayaan, seperti pelatihan dan akses modal,” ujarnya.

Baca juga: Mensos beri target pendamping PKH Situbondo graduasi 10 KPM per tahun

Pada kesempatan tersebut, ia juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sekaligus menjadi pijakan para pendamping.

BACA JUGA: Koperasi Merah Putih Dibentuk di 12 Kalurahan di Gunungkidul, Ini Daftarnya

Karena itu, Mensos pun mengingatkan agar pendamping menjauhi praktek manipulasi data dan pungutan liar yang dapat merusak kepercayaan publik.

"Jadilah panutan, karena wajah negara di mata rakyat miskin salah satunya adalah pendamping. Jangan terlibat dalam manipulasi data, pemotongan, atau pungutan liar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong pendamping untuk aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai pondasi dari seluruh kebijakan bantuan sosial, termasuk Sekolah Rakyat

Mensos juga kembali menegaskan komitmen pihaknya terhadap program Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang pengentasan kemiskinan sehingga ia meminta para pendamping untuk mengawal program itu secara menyeluruh.

"Pastikan bahwa siswa berasal dari keluarga miskin ekstrem. Cek rumahnya, cari tahu kondisi keluarganya. Bantu fasilitasi pendaftaran, pantau kelayakan, dan pastikan tidak ada anak miskin yang tercecer dari pendidikan,” katanya.

Ia yakin sinergi lintas sektor dalam proses pendampingan KPM, termasuk melibatkan pemerintah desa, Puskesmas, sekolah, dan tokoh masyarakat dapat membuat target pemberdayaan bisa tercapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara