Pemkab Sleman Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan Lewat Forum UCJ
Pemkab Sleman dan BPJS Ketenagakerjaan mengukuhkan Forum Universal Coverage Jamsostek (UCJ) untuk memperluas perlindungan pekerja, termasuk sektor informal.
Tunjangan Hari Raya - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Ada tiga skenario yang disiapkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkait dengan pemberian tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN).
"Kami memberikan tiga skenario," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang kepada wartawan usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/1/2025).
Dia menjelaskan skenario itu, pertama, skenario dengan jumlah anggaran Rp2,8 triliun atau yang paling mendekati nominal yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini, yaitu Rp2,5 triliun.
Dalam skenario tersebut, pemberian tukin diprioritaskan untuk dosen ASN di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker), yakni PTN yang beroperasi sebagai satuan kerja di bawah naungan Kementerian dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), yang belum memiliki remunerasi atau penghasilan berupa gaji, tunjangan, bonus, dan insentif berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tingkat profesionalisme dosen terkait.
BACA JUGA: Masuk dalam Sumbu Filosofi, Bangunan Liar di Pantai Parangkusumo Akan Ditertibkan
Skenario kedua adalah tukin dengan total anggaran Rp3,6 triliun diprioritaskan untuk dosen ASN di PTN Satker dan PTN BLU yang sudah memiliki remunerasi, tetapi besarnya remunerasi itu masih di bawah besaran tunjangan kinerja, dan skenario ketiga adalah semua dosen ASN atau sekitar 81.000 orang menerima tukin dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp8,2 triliun.
“Besarnya itu, (skenario) yang pertama Rp2,8 triliun, yang kedua Rp3,6 triliun, yang terakhir itu Rp8,2 triliun, sekitar itu," ucapnya.
Togar menyampaikan persoalan tukin dosen ASN itu merupakan salah satu hal yang dibahas oleh Kemendiktisaintek dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Sebelumnya, saat ditemui terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan persetujuan anggaran tukin dari Kementerian Keuangan sebesar Rp2,5 triliun merupakan angin segar bagi para dosen ASN.
"Yang jelas ini angin segar bagi para pejuang tukin kita bahwa Kementerian Keuangan, pemerintahan Pak Prabowo Subianto, sudah mengungkapkan tukin tahun 2024 terbayarkan Rp2,5 triliun," kata dia.
Dengan anggaran itu, ujarnya, terdapat 33.957 dosen ASN yang akan menerima pembayaran tukin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemkab Sleman dan BPJS Ketenagakerjaan mengukuhkan Forum Universal Coverage Jamsostek (UCJ) untuk memperluas perlindungan pekerja, termasuk sektor informal.
lwi Farhan mengalahkan Ubed 21-17 dan 21-12 di perempat final Kumamoto Masters 2026. Ia melaju ke semifinal.
Risto Vidakovic mengaku PSIM Jogja kesulitan mencari lawan uji coba. Tim menyiapkan latihan intensif jelang melawan Persik Kediri.
Audi menghentikan produksi A8 setelah 32 tahun. Q9 kini menjadi flagship, sementara rencana penerus sedan mewah itu masih dikaji.
Bali memimpin IPKN 2026 dengan skor 5,091. DIY berada di posisi kedua, disusul Jawa Timur dan DKI Jakarta. Simak daftar 10 provinsi teratas.
BPOM menemukan 11 kosmetik mengandung merkuri, asam retinoat, dan pewarna terlarang. Simak daftar produk serta cara mengecek izin edarnya.