Pemerintah Tegaskan Tak Ada Rencana Larang Seluruh Vape
Pemerintah menegaskan tidak ada rencana melarang seluruh vape. Kajian hanya difokuskan pada penyalahgunaan rokok elektrik untuk narkotika.
Presiden Prabowo Subianto./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa budaya mark-up anggaran proyek, penyelundupan, dan manipulasi bujet harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat. Pemerintah berperan penting memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12/2024). “Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya Rp100 juta, ya Rp100 juta. Bikin rumah Rp100 juta ya Rp100 juta, ya jangan Rp100 juta dibilang Rp150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” ujarnya dalam forum itu.
Presiden Ke-8 RI itu juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalkan peluang korupsi dalam birokrasi.
Prabowo juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih. “Harus dihentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara. Dia menegaskan bahwa Musrenbangnas harus menjadi momentum bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah untuk introspeksi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan [Musrenbangnas] ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” ucapnya.
Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Presiden minta agar vonis yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. “Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah menegaskan tidak ada rencana melarang seluruh vape. Kajian hanya difokuskan pada penyalahgunaan rokok elektrik untuk narkotika.
Dinsos Bantul menargetkan setiap pendamping PKH meluluskan 24 KPM dari bansos pada 2026 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Belanja gaji pegawai Pemkab Sleman 2027 turun menjadi Rp787,97 miliar. BKAD mewaspadai TPP terdampak jika target PAD tidak tercapai.
Pemerintah memastikan pemisahan anggaran BGN dari fungsi pendidikan mulai diterapkan pada penyusunan APBN 2028 sesuai putusan MK.
Balita menjadi kelompok paling rentan TBC di Kota Jogja. Hingga 23 Juli 2026 tercatat 174 anak terdiagnosis tuberkulosis.
IHSG ditutup naik 0,80 persen ke level 6.236,13 pada Jumat, didorong sentimen positif dari bursa Asia, AS, China, dan faktor domestik.