Trump: Pembatalan Kebijakan Tarif Bakal Jadi Bencana Ekonomi AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kebijakan tarif globalnya akan menjadi bencana bagi eko
Kamala Harris - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Kamala Harris mengkritik keras lawannya dalam Pilpres AS 2024, Donald Trump karena tidak melindungi kepentingan AS terhadap China.
Harris juga mengkritik pujian konstituen Trump terhadap pemimpin China, Xi Jinping selama pandemi global. "Di bawah kepresidenan Donald Trump, dia akhirnya menjual cip Amerika ke China untuk membantu mereka meningkatkan dan memodernisasi militer mereka," kata Harris dalam debat yang disiarkan televisi pada Selasa (10/9/2024) malam.
Harris melanjutkan, kebijakan mengenai China harus memastikan Amerika Serikat memenangkan persaingan di abad ke-21. Harris juga mengklaim bahwa Trump 'menjual' AS selama masa jabatannya.
Kritik terhadap China telah menjadi isu bipartisan di Washington, dan kedua belah pihak bersaing untuk menunjukkan betapa mereka akan bersikap keras terhadap negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.
Trump berusaha memblokir negara-negara untuk membeli peralatan Huawei Technologies Co. untuk jaringan 5G dan mengenakan tarif terhadap lebih dari US$300 miliar barang-barang China selama masa kepresidenannya.
Sementara itu, Presiden Joe Biden telah mempertahankan sebagian besar pembatasan tersebut, sambil menggalang mitra AS untuk membatasi akses China terhadap cip-cip canggih dengan alasan masalah keamanan nasional.
Trump menekankan bahwa pemerintahan Biden telah mempertahankan tarif yang telah dia tetapkan terhadap China, dan mengklaim bahwa hal ini terjadi karena mereka menghasilkan terlalu banyak pendapatan sehingga tidak bisa dilepaskan.
Trump kembali mengindikasikan bahwa dia akan menaikkan tarif lebih lanjut terhadap China jika terpilih pada November, sebuah kebijakan yang dikritik Harris sebagai kebijakan yang buruk bagi konsumen Amerika.
Komentar mereka muncul di tengah "Pekan China" di DPR AS saat mereka melakukan pemungutan suara mengenai undang-undang yang membatasi hubungan dengan Beijing. Meskipun memulai perang dagang dengan China, Trump terkadang menunjukkan apresiasi pribadi terhadap Xi Jinping, yang merupakan pemimpin China paling berkuasa sejak Mao Zedong.
"Dia sebenarnya berterima kasih kepada Presiden Xi atas apa yang dia lakukan selama Covid. Lihat tweet-nya – 'Terima kasih, Presiden Xi. Kami tahu bahwa Xi bertanggung jawab atas kurangnya dan tidak memberikan kami transparansi tentang asal usul Covid'," kata Harris.
BACA JUGA: Hakim Juan Merchan di New York Tunda Vonis Kasus Uang Tutup Mulut Donald Trump
Perdebatan ini memberi Harris kesempatan untuk secara terbuka menyempurnakan kebijakannya mengenai China setelah menjadi capres Partai Demokrat pada menit-menit terakhir.
Dia diperkirakan akan melanjutkan pendekatan pemerintahan Biden dalam mengelola hubungan melalui diplomasi intensif.
Petunjuk mengenai sikapnya terhadap China tersebar melalui situs web kebijakan kampanyenya yang diunggah pekan ini, termasuk kalimat yang menyatakan bahwa Wakil Presiden Harris tidak akan menoleransi praktik perdagangan tidak adil dari China atau pesaing mana pun yang melemahkan pekerja AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JiBI/Bisnis.com
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kebijakan tarif globalnya akan menjadi bencana bagi eko
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.