AS Kesulitan Tutup Jalur Perdagangan Darat Iran, Ini Penyebabnya
AS kesulitan menutup jalur perdagangan darat Iran setelah Turkiye, Irak, dan Pakistan menolak permintaan Washington karena risiko ekonomi
Presiden RI Joko Widodo saat Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (16/8/2024). Ist/X/jokowi
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan tunjangan insentif anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 50%. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh anggota KPU di Indonesia.
Jokowi dalam sambutan dan arahannya awalnya meminta maaf kepada seluruh jajaran anggota KPU karena tunjangan insentif anggota KPU tidak mengalami kenaikan sejak 2014.
BACA JUGA: KPU RI Buka Lowongan 3.278 Formasi CPNS 2024, Ada Penempatan untuk Wilayah DIY
Presiden mengaku baru mengetahui hal tersebut belum lama ini dan segera meminta untuk dinaikkan.
"Dengan tugas-tugas berat KPU, saya memohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin sehingga saya kejar-kejar," kata Presiden dalam acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Jokowi menegaskan kepada jajarannya bahwa dirinya tidak akan menghadiri acara rapat konsolidasi nasional KPU jika belum menandatangani kenaikan tunjangan insentif anggota KPU. "Alhamdulillah, kemarin sudah saya tanda tangani," kata Jokowi.
Presiden berkelakar bahwa dirinya tahu yang ditunggu anggota KPU RI bukan kehadirannya, melainkan kenaikan tunjangan insentif.
"Setelah kemarin saya tahu, waduh ini sejak 2014. Formula kenaikannya sederhana, hitung, hitung, hitung, ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikan sebesar 50 persen," kata Presiden disambut tepuk tangan peserta konsolidasi nasional.
Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan penghargaan dan sangat menghargai serta menghormati kerja keras KPU dari pusat sampai daerah yang telah sukses dan berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024 secara aman, tertib dan lancar.
"Saya tahu capeknya belum hilang betul, benar? Masih pegal-pegal mungkin. Baru selesai juga (sengketa pemilu) di MK, baru kemarin. Tapi, beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada serentak," jelasnya.
Presiden meyakini KPU memiliki bekal pengalaman lebih dari cukup. Namun, ia meminta jajaran KPU tetap waspada dan senantiasa melakukan terobosan agar pilkada semakin berkualitas dan hasilnya mendapatkan legitimasi masyarakat.
"Laksanakan (penyelenggaraan Pilkada) dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi," ujar Jokowi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum M. Afifuddin mengatakan acara Konsolidasi Nasional Persiapan Pilkada Serentak 2024 digelar dalam rangka memberikan pemahaman yang sama terhadap ketentuan yang harus dipedomani untuk melaksanakan isu-isu strategis, serta untuk mendapatkan masukan dan saran konstruktif, membangun untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada.
Afifuddin melaporkan acara konsolidasi ini diikuti 3.743 peserta, terdiri atas 406 peserta KPU RI, 246 dari KPU provinsi, 3.084 dari KPU kabupaten/kota, dan tujuh orang narasumber tamu undangan dari kementerian/lembaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
AS kesulitan menutup jalur perdagangan darat Iran setelah Turkiye, Irak, dan Pakistan menolak permintaan Washington karena risiko ekonomi
DPR membatalkan rapat paripurna pembahasan hak menyampaikan pendapat terkait pemakzulan Gibran setelah Wapres menyerahkan surat pengunduran diri.
Bareskrim Polri memeriksa 38 saksi dan menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.
GKR Hemas dan pakar hukum menyoroti disharmoni regulasi daerah serta pentingnya menyelaraskan perda dengan kebijakan nasional.
Gibran mendatangi MPR setelah bertemu Prabowo. Aksi saling dorong terjadi hingga sejumlah jurnalis terjatuh dan alat sensor rusak.
CCTV Pemda DIY tak bisa diakses sejak menjelang demo 10 November 2026. Diskominfo DIY menyebut layanan terkena gangguan keamanan siber.