MPR Undur Sidang Paripurna Penetapan Wapres Jadi 9 Desember 2026
MPR mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran dari 2 menjadi 9 Desember 2026.
Kantor Kejaksaan Agung - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, bakal mengajukan peninjauan kembali (PK), Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menghadapi.
"Jika yang bersangkutan (Jessica Kumala Wongso) mengajukan PK, tentu jaksa penuntut umum akan menghadapinya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Senin (19/8/2024).
Dikatakan pula bahwa tidak ada hal khusus yang akan dipersiapkan untuk menghadapi PK.
Terkait dengan rencana pengajuan PK ke Mahkamah Agung (MA) tersebut, Harli mengatakan bahwa itu adalah hak Jessica.
"Mengacu pada hukum acara sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP secara lugas menyatakan bahwa terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK ke MA. Jadi, berpulang kepada yang bersangkutan apakah akan menggunakan hak mengajukan PK atau tidak," ucapnya.
Namun, dia mengingatkan bahwa harus ada alasan-alasan kuat secara hukum dalam pengajuan PK tersebut.
"Tentu harus dipahami bahwa sesuai dengan hukum acara juga ada alasan-alasan pengajuan PK, misalnya apakah benar ada bukti baru (novum) atau apakah benar ada kekeliruan atau kekhilafan hakim," ujarnya.
BACA JUGA: Kenaikan Harga Minyakita di DIY, Distributor Diminta Tidak Terburu-buru
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI telah menyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat terhitung mulai Minggu, 18 Agustus 2024.
Sebagai terpidana yang bebas bersyarat, Jessica masih diwajibkan untuk melapor dan menjalani pembimbingan hingga 2032.
Salah satu kuasa hukum Jessica, Hidayat Bostam, mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan PK ke Mahkamah Agung meski Jessica telah dinyatakan bebas bersyarat. "PK tetap jalan, pekan depan kami akan daftarkan," kata dia.
Hidayat menegaskan bahwa pengajuan PK itu sebagai upaya hukum karena tim kuasa hukum menemukan fakta atau novum baru terkait dengan kasus pembunuhan berencana "kopi sianida".
"Ada novum baru. Kalau enggak ada novum, enggak mungkin kami mengajukan PK," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
MPR mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran dari 2 menjadi 9 Desember 2026.
Crystal Palace resmi menunjuk Thomas Frank sebagai pelatih baru hingga Juni 2029 setelah memecat Pierre Sage akibat rentetan hasil buruk.
Jadwal Samsat Sleman November 2026 mencakup layanan malam, Samsat Keliling, Samsat Desa, hingga kemudahan bagi perantau ber-KTP luar DIY.
DPRD Sleman menyoroti kenakalan remaja dan lebih dari 3.000 anak tidak sekolah serta mendorong penguatan keluarga dan ruang kreatif pemuda.
Progres Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman mencapai 89,71%. Jalan tol ini disiapkan untuk jalur fungsional Nataru 2026/2027.
SIM Keliling Polda DIY Kamis 17 November 2026 hadir di Kantor Kalurahan Condongcatur. Cek jadwal, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.