Drama Politik Hasto Soal Rekaman Jokowi, Istana: Rekaman Dipotong dan Tidak Sesuai Konteks

Akbar Evandio Minggu, 18 Agustus 2024 07:57 WIB

Drama Politik Hasto Soal Rekaman Jokowi, Istana: Rekaman Dipotong dan Tidak Sesuai Konteks

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto - Antara

Harianjogja.com, BALIKPAPAN –Drama politik Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang memutar rekaman suara Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat disayangkan oleh Istana Kepresidenan.

Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pihak istana menyayangkan narasi Hasto yang seolah-olah Jokowi membisikkan KPK, Kejaksaan dan Polri untuk menekan lawan-lawannya.

“Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi,” tuturnya saat dihubungi, Minggu (18/8/2024).

Menurutnya, rekaman video yang ditayangkan Hasto Kristiyanto usai melaksanakan upacara HUT ke-79 RI di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024) tersebut merupakan potongan sambutan Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul pada 13 November 2019.

Dia menjabarkan sambutan Kepala Negara pada Rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat.

Ari pun melanjutkan konteks pernyataan Jokowi dalam acara pada 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Bahkan dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia,” pungkas Ari.