Anak-Anak di Pedalaman Papua Banyak yang Belum Mengenyam Pendidikan Tinggi

Harianjogja.com, SORONG—Masih banyak anak yang tinggal di daerah pedalaman Papua belum menikmati akses pendidikan tinggi, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah di wilayah itu. Hal ini diutarakan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV, Dr Suriel Semuel Mofu.

"Ini satu tantangan besar dan tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi setiap pemerintah daerah bagaimana memberikan dorongan, dukungan penuh untuk bisa membuka akses pendidikan di pedalaman," kata Suriel Samuel di Sorong, Sabtu, (13/7/2024).

"Jumlah perguruan tinggi yang banyak ini belum bisa mengakomodasi angka partisipasi dasar pendidikan tinggi yang masih berada pada posisi 11 persen,” katanya.

Tantangan utamanya adalah biaya pendidikan tinggi yang sulit dijangkau masyarakat, akses pendidikan tinggi yang begitu sulit, sehingga diperlukan intervensi pemerintah dalam menjawab kebutuhan itu.

"Pemerintah harus mendorong, mendukung dengan menyediakan beasiswa bagi mereka supaya bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang ada," ujar dia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) melalui LLDIKTI telah memberikan beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIPK) kepada lebih dari 13.000 mahasiswa di seluruh Tanah Papua.

"Namun jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang belum menerima sekitar 40 ribu lebih mahasiswa. Bentuk-bentuk dukungan, seperti keringanan membayar SPP, bahkan sampai pada gratis SPP, memberikan beasiswa, itu merupakan hal-hal yang sangat diharapkan bisa terjadi," ujar dia.

BACA JUGA: Profil 5 Destinasi Wisata Kulonprogo Diajukan Berstatus Geopark Nasional

Tujuannya adalah mengakselerasi percepatan akomodasi anak-anak untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi semakin banyak.

Dia mengakui bahwa perguruan tinggi di Papua Barat Daya akan bergerak lebih cepat, apalagi perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada perguruan tinggi swasta sedikit di atas provinsi-provinsi lain di Tanah Papua.

"Perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu sungguh luar biasa," ucap dia.

Dia berharap sikap kepedulian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terhadap dunia perguruan tinggi bisa diikuti pemerintah provinsi lain, sehingga mempercepat akses pendidikan yang bisa dirasakan seluruh anak Papua.

"Kami terus berupaya meningkatkan kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) supaya bisa mempermudah akses bagi seluruh anak untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi," ucap dia.

Upaya lain dari LLDIKTI, sebut dia, adalah membuka akses perguruan tinggi untuk masuk ke wilayah-wilayah terpencil atau jauh dari pusat perkotaan.

"Seperti di Kabupaten Sorong Selatan, kita mengembangkan universitas di wilayah itu, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Sorong Selatan. Jadi, sudah ada perguruan tinggi yang kita kembangkan di sana," kata dia.

Selain Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, LLDIKTI juga telah mengembangkan pendidikan tinggi di Kabupaten Kaimana, seperti Politeknik Lengguru dan satu program pendidikan di luar kampus utama Unipa.

Dia mengakui menghadirkan perguruan tinggi di daerah terpencil membutuhkan biaya besar, namun hanya itu cara bagaimana bisa mengakomodasi anak-anak di pedalaman untuk menikmati pendidikan tinggi, karena tidak mungkin semua anak di daerah terpencil datang kuliah di kota.

Oleh sebab itu, kata dia, LLDIKTI memberikan izin bagi perguruan tinggi yang ingin membuka program studi di daerah terpencil untuk membuka kesempatan dan peluang bagi anak-anak di daerah terpencil untuk bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi.

"Dengan demikian, anak-anak di pelosok tidak perlu ke kota untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Ke depan sudah ada perguruan tinggi yang bisa diakses lebih mudah dan terjangkau," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara