Kejagung Amankan Kajari Karo dan JPU Terkait Kasus Amsal
Kajari Karo dan JPU diamankan Kejagung untuk klarifikasi penanganan kasus Amsal Sitepu.
Ilustrasi Pilkada - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggaransi pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 tidak akan terganggu, meski Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti lakukan asusila.
Plt Ketua KPU, Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya akan mempercepat langkah-langkah agar bisa menghadapi tahapan Pilkada 2024 terdekat yaitu pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024. "Kami pastikan [Pilkada 2024] tidak akan terganggu, kami akan lakukan percepatan langkah-langkah konsolidasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis (4/7/2024).
Dia menjelaskan, KPU pusat sedang mengonsolidasikan semua ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta.
KPU, lanjutnya, ingin memastikan setiap tahapan Pilkada 2024 berjalan lancar. Afif juga meminta bantuan kepada para pemegang kepentingan agar turut membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024.
BACA JUGA: Tok! Hasyim Asy'ari Resmi Diberhentikan dari Jabatan Ketua
Menurutnya, KPU tidak bisa sukses tanpa bantuan pihak lain. "Kami minta dukungan para pihak, tentu kementerian/lembaga, kemudian jajaran pemerintah daerah, temen-temen jurnalis, temen-temen media, dan juga teman-teman LSM, perguruan tinggi," katanya.
Sebelumnya, DKPP resmi menghentikan Hasyim sebagai ketua sekaligus anggota KPU sesuai putusan perkara No. 90-PKE-DKPP/V/2024 yang dibacakan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).
Para komisioner KPU sendiri resmi menunjukkan Afif menjadi Plt Ketua KPU untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Hasyim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Kajari Karo dan JPU diamankan Kejagung untuk klarifikasi penanganan kasus Amsal Sitepu.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.