Menkeu Rombak Aturan Piutang Negara, Ini 4 Perubahan Pentingnya
PMK 23/2026 resmi terbit, Menkeu Purbaya rombak aturan piutang negara dengan 4 perubahan penting untuk optimalkan penerimaan negara.
Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo (kiri) mengenakan pakaian adat khas Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Mahfud MD (kanan) berbaju daerah Madura, Jumat (22/12/2023). /Tangkapan Layar Debat Cawapres 2024
Harianjogja.com, JAKARTA - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memilih untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Ganjar menegaskan tidak akan masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia memilih akan melakukan kontrol dari luar pemerintahan.
"Saya declare [deklarasi], pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," jelas Ganjar dalam acara halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).
Sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar menyatakan akan terus berjuang lewat partai politik. Apalagi, lanjutnya, kegiatan PDIP menumpuk dalam waktu dekat seperti rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar akhir Mei ini.
"Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita, kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar dan kegiatannya akan banyak sekali, di manapun," katanya.
Pernyataan senada disampaikan Mahfud. Mantan Menko Polhukam ini akan terus berjuang meski kalah dalam ajang Pilpres 2024.
BACA JUGA: Ditanya Kelanjutan Hak Angket, Begini Kata Ganjar Pranowo
Dia menyatakan akan melakukan perjuangan lewat gerakan politik. Mahfud mencontohkan, akan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil pejuang demokrasi dan kembali mengajar di kampus.
Eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan keinginannya meluruskan cara-cara berhukum di Indonesia. Menurutnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.
Dia mencontohkan Undang-undang kimi dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan.
"Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat," jelas Mahfud usai acara halalbihalal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
PMK 23/2026 resmi terbit, Menkeu Purbaya rombak aturan piutang negara dengan 4 perubahan penting untuk optimalkan penerimaan negara.
Dinkes Sleman mencatat 165 bidan membuka praktik mandiri. Pengawasan dilakukan melalui puskesmas dan terintegrasi dengan SISDMK.
Gus Yahya menyebut Muktamar ke-35 NU fokus membahas program lima tahun dan penyegaran kepemimpinan. Cabang Kalsel mendorongnya maju lagi.
Polisi mengungkap motif perusakan bendera Merah Putih di Bantul dan palang pintu KA di Sleman yang dilakukan S (24).
Bahlil memastikan harga BBM subsidi tidak naik pada 2026. Pemerintah juga menyiapkan pembatasan konsumsi bagi masyarakat desil 9-10.
Pemkab Temanggung mulai menyalurkan Balinkes bagi warga kurang mampu. Bantuan maksimal Rp2,4 juta setahun untuk layanan kesehatan.