Chery dan BYD Kaji Potensi Kenaikan Harga Mobil di Indonesia
Chery dan BYD mengkaji potensi kenaikan harga mobil di Indonesia akibat pelemahan rupiah dan tekanan biaya produksi.
Presiden Joko Widodo - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan melunasi utang terkait biaya penyaluran pupuk subsidi yang mencapai Rp10,48 triliun.
Menurut Presiden, kekurangan bayar yang dikeluhkan PT Pupuk Indonesia (Persero) itu disebabkan pemerintah masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tagihan yang harus dibayarkan pemerintah.
“Kalau sudah diaudit, (prosesnya) rampung, pasti dibayar,” kata Presiden Jokowi ketika ditemui seusai melakukan pelepasan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
BACA JUGA : Pemkab Bantul Masih Tunggu Alokasi Pupuk Bersubsidi Tambahan
Kepala Negara menjelaskan bahwa mekanisme audit harus dilakukan sebelum pemerintah membayar tagihan.
“Kamu harus ngerti mekanisme itu. Nggak langsung tagih, bayar, tagih, bayar. Penagihan harus oke dulu, baru (audit) selesai, baru dibayar,” kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengungkapkan kurang bayar atau utang pemerintah untuk pembayaran pupuk bersubsidi sebesar total Rp10,48 triliun selama periode 2020-2023.
BACA JUGA : Anggaran Pupuk Bersubsidi Sentuh Rp54 Triliun, Mentan: Awasi Distribusinya
Rahmad pun mengakui bahwa kurang bayar tersebut disebabkan proses audit yang masih dilakukan oleh BPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Chery dan BYD mengkaji potensi kenaikan harga mobil di Indonesia akibat pelemahan rupiah dan tekanan biaya produksi.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
X batasi unggahan hanya 50 per hari untuk akun gratis. Kebijakan ini dorong pengguna beralih ke layanan berbayar.