Menteri PANRB Apresiasi Program KKP yang Mampu Menurunkan Kemiskinan

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menilai program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan reformasi birokrasi berdampak.

"Saya ke sini termasuk melihat kebijakan kementerian yang berdampak langsung kepada rakyat daripada kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/3/2024).

Anas melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri KKP ini sangat bagus, langsung berdampak menggerakkan ekonomi rakyat, yang ujungnya adalah penurunan angka kemiskinan sesuai dengan reformasi birokrasi berdampak.

Salah satu program yang dilaksanakan KKP adalah penyerahan hasil rampasan negara kepada sejumlah pemerintah daerah seperti di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, KKP juga intens mendorong program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Kabupaten Banyuwangi.  

Anas mengatakan Kementerian PANRB diberi tugas oleh Presiden Jokowi, salah satunya adalah menilai akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga, serta mengukur nilai reformasi birokrasi (RB) yang didasarkan pada sejumlah kriteria seperti dampaknya pada penurunan angka kemiskinan serta pengangguran.

Menurut dia, pemberian kapal tangkap ikan hasil rampasan negara dapat memberikan dampak yang luar biasa, mulai dari jumlah tangkapan ikan yang akan meningkat hingga roda perekonomian, khususnya kelompok nelayan, dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga

KKP Tinjau Kembali Harga Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Dibatasi, Berikut Alasannya

KKP Tangkap Kapal Pencuri Ikan Berbendera Filipina

KKP Kembali Tangkap Pelaku Illegal Fishing Asal Filipina yang Rugikan RI hingga Rp1,4 miliar

Anas juga mengapresiasi langkah KKP dalam memberikan program-program bermanfaat kepada masyarakat.

Diharapkan pula hal-hal tersebut dapat diperluas dan dikembangkan sehingga dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa kapal ikan tersebut berasal dari barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara.

KKP memiliki kebijakan yang diberi nama 'Tangkap-Manfaat', yaitu dengan menyerahkan kapal tersebut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

"Dahulu kapal rampasan itu ditenggelamkan. Sejak sekarang kami bicara dengan kejaksaan untuk KKP sumbangkan kepada nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Yang sudah selesai diproses, kami serahkan saja ke pemda untuk nelayan," ucap Trenggono.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini adalah bagaimana penegakan hukum bisa berdampak dalam hal ini peningkatan kesejahteraan nelayan.

Banyuwangi menjadi salah satu prioritas yang mendapat hibah kapal hasil rampasan untuk diserahkan kepada nelayan. "Dengan pengelolaan kapal oleh nelayan Banyuwangi, bisa menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara