Nahkoda Hilang Setelah Speedboat Terbelah di Teluk Tomini
Nahkoda speedboat yang tenggelam di Teluk Tomini masih dicari. Sebanyak 12 korban lain ditemukan selamat setelah bertahan di atas rakit.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan RI Kunta Wibawa Dasanugraha saat menghadiri agenda Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pengembangan Infrastruktur Kesehatan Sebagai Bagian Transformasi Kesehatan Indonesia" yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Jakarta, Kamis (30/11/2023). (Antara/HO-Humas KADIN).
Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia mengajukan pinjaman sebesar Rp60 triliun untuk pengadaan alat Kesehatan (alkes) jangka panjang. Belanja ini bertujuan mengantar Indonesia menjadi negara maju.
"Pinjaman bernilai Rp60 triliun untuk pengadaan berjangka waktu empat-lima tahun ini merupakan pinjaman terbesar dalam satu proyek dan untuk pertama kalinya empat lembaga perbankan dunia membentuk sindikasi untuk memberikan pinjaman," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasanugraha dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (2/1/2023).
Baca Juga: 2022-2023 Kemenkes Serap Rp5,6 triliun Belanja Alkes untuk 5 Layanan Penyakit Prioritas Ini
Multilateral development bank yang dimaksud seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan ISDB (Islamic Development Bank).
Dana tersebut diperuntukkan kebutuhan alat kesehatan melalui program jaringan rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia, program penguatan pelayanan kesehatan primer, dan penguatan sistem laboratorium umum Indonesia dalam rangka memenuhi Transformasi Kesehatan RI.
Baca Juga: Alat Kesehatan Senilai Rp500 Juta Disumbangkan ke 7 Rumah Sakit
Belanja alat kesehatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan terhadap penanggulangan lima penyakit utama, yakni kanker, jantung, strok, uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak (KIA).
Pinjaman dana tersebut, kata Kunta, ditempuh pemerintah dengan memperhatikan peluang bonus demografi yang hanya akan terjadi sampai dengan 2030.
Ia mengatakan Indonesia memiliki obsesi untuk terlepas dari status negara berpendapatan menengah menuju negara berpendapatan tinggi.
"Negara berpendapatan tinggi memiliki produk domestik bruto (PDB) sebesar 13.200 dolar AS, sementara PDB Indonesia saat ini masih sebesar 4.700 dolar AS, sehingga masih termasuk negara berpendapatan menengah," katanya.
Baca Juga: Menkes Dorong Penggunaan Alkes Dalam Negeri
Untuk dapat mencapai hal tersebut, kata Kunta, Kemenkes harus meningkatkan dan memperbaiki belanja yang mencukupi, efisien, efektif, dan adil.
Hingga saat ini, Kunta menyebut nominal belanja kesehatan di Indonesia sekitar 140 dolar AS perkapita masih lebih rendah dari negara-negara lain.
Misalnya, Malaysia yang kini mencapai 400 dolar AS perkapita, Singapore 2.500 dolar AS perkapita, sedangkan negara-negara maju sudah mencapai 3.000 hingga 4.000 dolar AS perkapita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Nahkoda speedboat yang tenggelam di Teluk Tomini masih dicari. Sebanyak 12 korban lain ditemukan selamat setelah bertahan di atas rakit.
Utang pemerintah melalui SBN mencapai Rp501,2 triliun hingga Juni 2026 atau 62,7% dari target APBN 2026.
Tiga remaja di Sragen menjadi korban curanmor bermodus mengaku petugas Banpol. Pelaku membawa kabur sepeda motor dan ponsel korban.
Kebakaran melanda Pasar Modern BSB Semarang. Diduga dipicu kebocoran tabung gas di warung soto, sebanyak 179 kios terdampak.
Cuaca ekstrem dan angin kencang membuat hasil tangkapan nelayan di pesisir selatan Gunungkidul turun hingga separuh dalam beberapa hari terakhir.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuding Rusia berencana mendatangkan 30.000 tentara Korea Utara dan menambah kerja sama militer dengan Pyongyang.