Gempa M7,4 Telan Ratusan Nyawa, Kolombia Tetapkan Bencana Nasional
Gempa M7,4 mengguncang Kolombia dan menewaskan 111 orang. Enam bandara rusak dan ditutup sementara demi keselamatan penerbangan.
Diskusi terkait ekonomi kerakyatan yang melibatkan masyarakat. /Istimewa.
Harianjogja.com, JOGJA—Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengingatkan jangan sampai kekayaan negara dikuasai oleh elit ekonomi dengan sistem liberal. Indonesia harus tetap berada di sistem perekonomian yang sesuai yaitu ekonomi kerakyatan.
Alasannya sistem ekonomi berbasis kerakyatan digagas oleh para pendiri bangsa untuk menjadi dasar dan rujukan kebijakan. “Para founding fathers telah merenungkan dan mempertimbangkan sistem ekonomi yang secara sosiologis dan kultural tidak bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia yang penuh dengan gotong royong. Sistem ekonomi tersebut diharapkan berjalan di Indonesia tidak ada praktik liberalisme untuk saling mematikan,” kata Anggota MPR RI Cholid Mahmud dalam acara menyerap aspirasi masyarakat oleh MPR RI yang digelar Potorono Jalan Wonosari Km 8 Potorono Banguntapan, Bantul.
BACA JUGA : Ekonomi DIY Triwulan II 2023 Tumbuh 6,16 Persen, UMKM Jadi Penopang Utama
Persoalan ekonomi kerakyatan tersebut harus terus diingatkan bersama. Karena melihat saat ini sistem perekonomian yang berjalan justru mengarah ke liberal. Di mana sumber kekayaan negara dikuasai oleh segelintir elit ekonomi. “Kemudian seolah rakyat dipaksa menyesuaikan dengan kepentingan para elit ekonomi ini. Ini seharusnya tidak terjadi," katanya.
Ia mendorong agar model ekonomi liberal saat ini harus dihentikan dan dikembalikan lagi ke sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan ekonomi jangka panjang karena negara bisa mengendalikan proses ekonomi sekaligus mengontrol pasar.
“Karena ekonomi kerakyatan juga dapat diartikan sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali,” kata anggota Komite II DPD RI ini.
BACA JUGA : Pekerjaan Rumah Bank Indonesia
Ia menambahkan sistem ekonomi ini lebih dekat dengan ekonomi pancasila yang merupakan moderasi antara kapitalisme dengan sosialisme. Selanjutnya sering disebut sebagai sistem ekonomi konstitusi yang secara sosiologis merupakan gambaran perekonomian masyarakat Indonesia yang menjadi katup penyelamat dalam menghadapi krisis ekonomi.
“Secara ideologis sangan sesuai dengan dasar negara Indonesia atau Pancasila dan secara budaya mewakili gambaran budaya ekonomi masyarakat Indoensia yang religius semangat gotong royong menjadi basis perekomian masyarakat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gempa M7,4 mengguncang Kolombia dan menewaskan 111 orang. Enam bandara rusak dan ditutup sementara demi keselamatan penerbangan.
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
KY memastikan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc MA 2026 transparan. Publik bisa memantau proses dan memberi informasi rekam jejak calon.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.