Publik Diminta Dukung KPK Agar Fokus pada Penegakan Hukum

Harianjogjacom, JAKARTA—Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berharap publik mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus pada penegakan hukum.

"Sebagai rakyat harus mendukung institusi KPK untuk fokus pada penegakan hukum," kata Boni Hargens dalam diskusi publik dengan tema Mengawal Agenda Antikorupsi di Indonesia di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Hal itu disampaikan Boni terkait dengan pengusutan dugaan korupsi oleh KPK di Kementerian Pertanian. "Kami minta KPK segera menetapkan tersangka. Jangan sampai kasus ini dibuat kabur dengan munculnya berbagai laporan, salah satunya di Polda Metro Jaya," jelasnya.

Boni berharap publik tidak menjadi korban dari penggiringan opini dan mobilisasi opini oleh sekelompok orang. Ia menekankan bahwa fokus saat ini adalah persoalan korupsi, bukan isu pemerasan.

"Kami minta KPK dan publik harus fokus pada kasus korupsi. Soal dugaan pemerasan, silakan itu juga berjalan, tetapi jangan dikaitkan," katanya.

Terkait dengan beredarnya foto Ketua KPK Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Boni berpendapat bahwa itu tidak bisa dijadikan dasar kuat terjadi sebuah pelanggaran etika atau tindak pidana.

BACA JUGA: Korban Meninggal Banjir Bandang di India Naik Menjadi 74 Orang & 101 Orang Hilang

"Harus hati-hati, kita serahkan proses hukum di kepolisian. Bagaimana pembuktiannya kemudian nanti di pengadilan, tetapi kasus itu sangat berbeda," katanya.

Sebelumnya, dukungan kepada KPK juga disampaikan oleh Gerakan Selamatkan Negeri (GSN).

"Dengan sangat hormat, kami sampaikan agar Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memberikan dukungan penuh kepada KPK dan komisionernya bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Ketua Umum GSN Diah Warih Anjari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/10/2023).

Diah mengemukakan hal itu ketika menanggapi beredarnya pemberitaan, yang menulis tentang tekanan terhadap pimpinan KPK saat mengungkap kasus korupsi di Kementerian Pertanian. "Jelas ada indikasi pelemahan fungsi-fungsi KPK, berikut para komisionernya," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara