Anies Kritik Sektor Pendidikan dengan Adanya Monopoli

Harianjogja.com, JAKARTA—Bakal calon Presiden RI, Anies Baswedan, menyampaikan pendidikan harus dianggap sebagai gerakan dibandingkan program untuk kemajuan Indonesia.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Belajaraya di Jakarta, Sabtu (29/7/2023). Dia mengatakan jika pendidikan dianggap sebagai program maka hal ini membuat pasif pihak selain pemerintah.

"Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program. Lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu mereka menganggap itu wilayahnya pemerintah saja," kata Anies.

BACA JUGA : Anies Baswedan Bilang Cawapres Akan Diumumkan 

Jika pendidikan dipandang sebagai gerakan maka beberapa elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam memajukan sektor pendidikan di Indonesia.

"Kita menyaksikan yang dimiliki oleh pemerintah itu. Satu fiskal, dua, otoritas. Yang tidak dimiliki itu inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan. Itu yang memiliki siapa? Ya pegiat-pegiat jaringan," katanya.

Dengan demikian, kata Anies, kemajuan pendidikan di Indonesia akan tercipta apabila pemerintah membuka ruang untuk kolaborasi dengan elemen masyarakat lain.

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tenaga pengajar juga merupakan elemen penting dalam pendidikan. Oleh karenanya, kesejahteraan guru harus menjadi fokus dalam memajukan pendidikan di suatu negara.

"Jadi fokus utama adalah menempatkan guru sebagai kunci dan itu artinya guru harus mengerjakan dengan tenang dan artinya guru bekerja sudah memiliki kepastian status, bekerja dengan memiliki kepastian sejahtera," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.