Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Periksa 59 Saksi, Libatkan Kompolnas dan Ahli
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. /Dok
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mendatangi Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (15/5/2023) untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Setelah bertemu, nanti ya," kata Hary Tanoe kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
BACA JUGA: Sore Ini, Hary Tanoe Ketemu Prabowo
Hary Tanoe tiba sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengenakan batik biru.
"Nanti setelah bertemu, ya, saya akan kasih background," tambahnya.
Kedatangan tersebut merupakan kedua kalinya Hary Tanoe menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sebelumnya, dia mendatangi Istana Kepresidenan pada 26 April 2023.
Pada pertemuan pertama, Hary Tanoe mengatakan pembicaraan dengan Jokowi tidak terkait politik dan hanya untuk silaturahim. Saat itu, dia pun mengakui bahwa pertemuan terjadi setelah dia meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi.
Hary Tanoe mengaku saat itu dia ingin bersilaturahim dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, karena dia tidak bertemu dengan Jokowi saat Lebaran di Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Petani Kulon Progo mengendalikan wereng batang cokelat secara serentak. Puluhan hektare sawah berstatus waspada menjelang panen.
Pembangunan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari mencapai 96,93% dan ditargetkan rampung akhir November sebelum ditempati pada 2027.
Simak 20 universitas terbaik Indonesia versi QS WUR Sustainability 2027. UGM memimpin, disusul UI dan ITB.
OJK mengingatkan modus penipuan online berupa love scam, kerja paruh waktu, dan tiket pesawat murah. Simak cara mengenali dan melaporkannya.
Akademisi UMY dan CSIS menyoroti kemunduran demokrasi, politik dinasti, regenerasi elite, serta praktik politik uang di Indonesia.