Romo Magnis: Rakyat Bakal Tinggalkan Pancasila jika Terus Dibelit Kemiskinan

Surya Dua Artha Simanjuntak Jum'at, 17 Maret 2023 15:17 WIB

Romo Magnis: Rakyat Bakal Tinggalkan Pancasila jika Terus Dibelit Kemiskinan

Warga beraktivitas di kawasan Menteng Dalam, Jakarta, Senin (27/9/2022). Bisnis/Arief Hermawan P

Harianjogja.com, JAKARTA — Guru Besar Sekolah Tinggi Driyakara Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis mengingatkan ancaman ketimpangan ekonomi atas kepercayaan masyarakat atas ideologi bangsa Indonesia, Pancasila.

Romo Magnis menilai, setidaknya saat ini ada tiga ancaman yang mengancam kedaulatan Indonesia secara internal. Salah satunya ketimpangan ekonomi yang makin lebar.

"Orang kaya kita menjadi semakin kaya. 50 persen masyarakat belum betul-betul sejahtera. 10 persen, sekitar 28 juta orang, masih miskin. Jangan-jangan bangsa kita terpecah secara vertikal," ujar Romo Magnis dalam Seminar Nasional: Menyongsong Kontestasi Demokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).

Dia pun menduga, jika mayoritas masyarakat yang notabene belum terjamin kesejahteraannya merasa Indonesia hanya milik orang berduit, maka ideologi bangsa, Pancasila, akan ditinggalkan.

"Apabila orang kecil, 50 persen bangsa yang belum terjamin sejahtera mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas kita, jangan heran kalau mereka mencari orientasi ideologi selain daripada Pancasila," ungkap ahli filsafat itu.

Oleh sebab itu, Romo Magnis meminta penghapusan kemiskinan dan perwujudan kesejahteraan bagi semua harus jadi prioritas pembangunan Indonesia.

Dia juga menyebut toleransi identitas masyarakat jadi tantangan besar. Indonesia, lanjutnya, punya ratusan etnik budaya dan agama. Oleh sebab itu, identitas nasional yang mempersatukan harus tetap dipastikan berfungsi.

Romo Magnis mengatakan korupsi juga jadi tantangan besar bangsa. Jika ada tanda perlemahan pemberantasan korupsi maka tanda buruk untuk masa depan Indonesia.

Dia pun meminta berbagai tantangan itu harus diatasi oleh para politisi ke depannya.

"Kita wajib bertanya bagaimana para calon pemimpin nasional regional dan wakil rakyat mau menyikapinya," jelasnya.