Insentif Fiskal Difokuskan ke Industri Padat Karya, Ini Alasannya
BKPM menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama insentif fiskal demi dorong investasi padat karya.
Warga beraktivitas di kawasan Menteng Dalam, Jakarta, Senin (27/9/2022). Bisnis/Arief Hermawan P
Harianjogja.com, JAKARTA — Guru Besar Sekolah Tinggi Driyakara Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis mengingatkan ancaman ketimpangan ekonomi atas kepercayaan masyarakat atas ideologi bangsa Indonesia, Pancasila.
Romo Magnis menilai, setidaknya saat ini ada tiga ancaman yang mengancam kedaulatan Indonesia secara internal. Salah satunya ketimpangan ekonomi yang makin lebar.
"Orang kaya kita menjadi semakin kaya. 50 persen masyarakat belum betul-betul sejahtera. 10 persen, sekitar 28 juta orang, masih miskin. Jangan-jangan bangsa kita terpecah secara vertikal," ujar Romo Magnis dalam Seminar Nasional: Menyongsong Kontestasi Demokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).
Dia pun menduga, jika mayoritas masyarakat yang notabene belum terjamin kesejahteraannya merasa Indonesia hanya milik orang berduit, maka ideologi bangsa, Pancasila, akan ditinggalkan.
"Apabila orang kecil, 50 persen bangsa yang belum terjamin sejahtera mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas kita, jangan heran kalau mereka mencari orientasi ideologi selain daripada Pancasila," ungkap ahli filsafat itu.
Oleh sebab itu, Romo Magnis meminta penghapusan kemiskinan dan perwujudan kesejahteraan bagi semua harus jadi prioritas pembangunan Indonesia.
Dia juga menyebut toleransi identitas masyarakat jadi tantangan besar. Indonesia, lanjutnya, punya ratusan etnik budaya dan agama. Oleh sebab itu, identitas nasional yang mempersatukan harus tetap dipastikan berfungsi.
Romo Magnis mengatakan korupsi juga jadi tantangan besar bangsa. Jika ada tanda perlemahan pemberantasan korupsi maka tanda buruk untuk masa depan Indonesia.
BACA JUGA: Tol Jogja Bawen Terdiri dari Enam Seksi dan Dibangun Simultan
Dia pun meminta berbagai tantangan itu harus diatasi oleh para politisi ke depannya.
"Kita wajib bertanya bagaimana para calon pemimpin nasional regional dan wakil rakyat mau menyikapinya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
BKPM menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama insentif fiskal demi dorong investasi padat karya.
Sensus Ekonomi 2026 di DIY telah mencapai 69%. BPS DIY memastikan data pelaku usaha aman dan tidak berkaitan dengan perpajakan.
Komisi Yudisial menerima 1.402 laporan perilaku hakim pada Semester I 2026, meningkat 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Produksi ikan nila di Sleman mencapai 15.370 ton pada semester I 2026. Budi daya nila di Kapanewon Minggir dilaporkan masih aman.
residen Prabowo Subianto memimpin akad massal KPR 62.000 rumah subsidi di Batang. Program ini melibatkan penerima rumah subsidi dari berbagai daerah melalui ske
VinFast membuka dealer motor listrik pertama di DIY dan menawarkan pilihan pembelian maupun sewa baterai bagi konsumen.