Deflasi Kembali Terjadi, IHK Juli 2026 Turun Jadi 111,73
BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,14% pada Juli 2026. Inflasi tahunan tercatat 2,88% dan inflasi tahun kalender mencapai 1,65%.
Mantan Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta II Rafael Alun Trisambodo hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk menglarifikasi LHKPN miliknya, Rabu (1/3/2023)./JIBI-Dany Saputra
Harianjogja.com, JAKARTA -- Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung KPK. Dia akan mengklarifikasi laporan harta kekayaannya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (1/3/2023).
Rafael sendiri telah dijadwalkan untuk menghadiri proses klarifikasi mengenai harta kekayaannya kepada lembaga antirasuah, dan menyatakan siap untuk memberikan penjelasan.
Berdasarkan pantauan JIBI/Bisnis, mantan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II itu terlihat masuk ke gedung KPK sekitar pukul 09.00 WIB. Dia memakai jaket berwarna hitam dan membawa sebuah tas berwana hitam pula.
BACA JUGA : Bak Istana! Begini Penampakan Rumah Rafael Alun Orangtua
"Tim Direktorat PP LHKPN agendakan permintaan klarifikasi terhadap Rafael Alun Trisambodo di K4 Gedung Merah Putih, jam 09.00 WIB," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya, Selasa (28/2/2023).
Pada hari yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan apa saja yang akan diklarifikasi dari Rafael, yakni mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang dikumpulkan pada 2021.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari LHKPN, total harta kekayaan Rafael per 2021 adalah Rp56,1 miliar. Dalam dokumen itu, dia melaporkan kepemilikan dua kendaraan, yakni Toyota Camry 2008 dan Toyota Kijang 2018.
Namun seiring dengan berkembangnya waktu, Rafael ternyata memiliki sejumlah aset termasuk perumahan mewah di Manado, Sulawesi Utara. Kuat dugaan aset-aset itu belum dilaporkan di LHKPN.
"Paling diklarifikasi menyangkut penghasilan selain harta kekayaannya, kita menanyakan sumbernya," ujar Alexander, Selasa (28/2/2023).
Pimpinan KPK yang juga menjabat pada periode sebelumnya itu turut menyampaikan bahwa LHKPN yang diisi oleh para penyelenggara negara tidak menggambarkan arus kas, melainkan aset berdadsarkan harga atau nilainya.
Maka itu, harga dan nilai suatu aset yang dicantumkan pada LHKPN tidak menggambarkan arus kas dari para penyelenggara negara. Di sisi lain, KPK akan mendalami soal kepemilikan sejumlah kendaraan seperti mobil Jeep Rubicon yang tidak dilaporkan pada LHKPN Rafael. "Makanya akan kita klarifikasi, dia bilang kan bukan punya [dia]," lanjut Rafael.
Sebelumnya, LHKPN milik Rafael menjadi sorotan usai penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy, terhadap seorang korban hingga berada dalam keadaan koma. Kepemilikan motor gede (moge) hingga gaya hidup mewah pejabat pun semakin diperbincangkan publik belakangan ini.
Perhatian paling besar tertuju pada satu lembaga yakni Kemenkeu, khususnya pada pejabat pajak. Sebagai buntut dari kasus kekerasan dan sorotan kepada kekayaan pejabat pajak itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampai memberikan peringatan keras kepada kementeriannya sampai dengan mencopot Rafael dari posisinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,14% pada Juli 2026. Inflasi tahunan tercatat 2,88% dan inflasi tahun kalender mencapai 1,65%.
Hasil TKA tahun ini bisa diakses mandiri peserta melalui laman resmi TKA. Kemendikdasmen mengubah mekanisme pengumuman hasil tes.
Asia Tri Jogja 2026 memasuki edisi ke-21 di Sleman dengan tema Embodied Body dan menghadirkan seniman dari empat negara.
Hutama Karya memberi diskon tarif tol Padang-Pekanbaru 10% pada 4-6 September 2026. Simak jadwal dan tarif setelah diskon.
Eksplorasi panas bumi Gunung Ungaran menuai kekhawatiran. Pemerintah memastikan kajian lingkungan dan Candi Gedong Songo menjadi perhatian.
Komdigi memberi batas 28 September 2026 bagi operator untuk menyediakan perlindungan sisa kuota internet sesuai putusan MK.