Stok Beras Bulog Tembus 4,5 Juta Ton, Gudang Tak Cukup
Stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton setelah Indonesia swasembada dan mulai ekspor. Pemerintah menyiapkan 100 gudang tambahan.
Sejumlah karyawan tengah memproduksi pakaian jadi di salah satu pabrik produsen dan eksportir garmen di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Bisnis/Rachman
Harianjogja.com, JAKARTA– Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai tidak tepat dalam melindungi pekerja.
Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, melihat Perppu justru menyumbat semangat pembahasan ulang UU Cipta Kerja dan regulasi operasionalnya. Menurutnya aturan teranyar itu perlu dicabut dan harus didiskusikan ulang bersama pekerja dan pengusaha.
“Daripada menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah terkait Perppu No.2 [Cipta Kerja], sebaiknya pemerintah menarik Perppu tersebut, dan segera menindaklanjuti Putusan MK dengan mengajak masyarakat memperbaiki UU Cipta Kerja,” kata Timboel, Kamis (5/1/2023).
Sebagaimana diketahui, kehadiran Perppu Cipta Kerja menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan MK memerintahkan pelibatan masyarakat dalam pembahasan ulang UU Cipta Kerja dan regulasi operasionalnya. Alih-alih membuka ruang pembahasan ulang, isi Perppu justru mengubah beberapa pasal yang ada di UU Cipta Kerja.
Pengusaha bahkan mengklaim bahwa pihaknya tidak ikut serta dalam pembahasan Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Jokowi pada 30 Desember 2022.
“Dengan keterlibatan masyarakat dalam membahas ulang muatan UU Cipta Kerja berarti pemerintah sudah memenuhi amanat Pasal 96 UU No. 12/2011 dan pemerintah membangun kepercayaan kepada masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA: Ada 4 Orang Meninggal Dunia karena Leptospirosis, Warga Gunungkidul Diminta Waspada
Timboel mengatakan isu Perppu Cipta Kerja semakin tidak ada habisnya karena jauh dari harapan pekerja dan pengusaha.
“Inilah dampak serius akibat UU Cipta Kerja dibuat dengan terburu-buru, dan tidak melibatkan masyarakat. Dan ini pun membuktikan kualitas pemerintah dan DPR, sebagai pembuat UU Cipta Kerja, sangat rendah,” ucap Timboel.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan Perppu Cipta Kerja diterbitkan demi menjaga keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.
"Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perppu No.2/2022 sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan pelindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis," ujar Ida dalam keterangan resmi, Rabu (4/1/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton setelah Indonesia swasembada dan mulai ekspor. Pemerintah menyiapkan 100 gudang tambahan.
Ini 10 jurusan kuliah dengan median gaji hingga Rp2 miliar per tahun berdasarkan riset Bankrate di Amerika Serikat.
Jepang menyiapkan aturan JESTA pada 2028 yang berpotensi mewajibkan sebagian penumpang transit memiliki izin perjalanan.
Jadwal bola 22-23 November 2026 menghadirkan Borneo FC, Persikutim, Liverpool vs MU, dan pertandingan liga top Eropa.
Gunungkidul menganggarkan Rp200 juta untuk normalisasi 10 sungai dan bendungan. Pengerjaan dimulai 18 November dengan target 30 hari.
Veda Ega Pratama akan start ke-16 di Moto3 Portugal. Hiroshi Aoyama mengungkap kendala cuaca dan evaluasi Honda Team Asia.