Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Solo. (Dok Solopos)
Harianjogja.com, SOLO– Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyatakan revitalisasi Keraton Solo masih menunggu kepastian penyelesaian konflik yang melibatkan pihak internal. Seperti diketahui konflik internal di Keraton Solo beberapa waktu sempat terjadi hingga berujung baku hantam atau penganiayaan.
"Saya menunggu perintah, disuruh ndandani [membenahi] saya berangkat," katanya di Solo, Senin (2/1/2023).
Mengenai konflik tersebut, sebetulnya Pemkot Surakarta dan pihak kepolisian sudah berupaya memediasi. Namun demikian, upaya mediasi tersebut sampai saat ini belum terealisasi mengingat ada pihak yang enggan dimediasi.
"Keraton kemarin dipanggil pak Kapolresta Surakarta enggak datang," katanya.
Oleh karena itu, mengenai revitalisasi keraton, saat ini pihaknya masih fokus pada penataan Pura Mangkunegaran dan menyusul lingkungan sekitar Keraton Solo, yakni kawasan Kelurahan Baluwarti.
"Hal-hal yang bisa saya sentuh saja, nggak bisa ya sudah," katanya.
Meski demikian, hal itu bukan berarti Pemkot Surakarta tidak peduli pada kondisi Keraton Solo. Ia hanya ingin menunggu perintah dari pihak terkait.
"Bukan ditinggal, aku nunggu perintah saja," katanya.
BACA JUGA: Anies Singgung Isi Buku How Democracies Die, Sebut Cara-Cara Menyingkirkan Oposisi
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan terkait dengan penataan kawasan Baluwarti dilakukan untuk menghilangkan kesan kumuh.
"Kalau ditata baik, siapa yang nggak suka, abdi dalem rumahnya menjadi lebih layak," katanya.
Ia mengatakan nantinya penataan akan difokuskan pada rumah-rumah sekitar museum Keraton Solo dan bagian barat Kantor Kelurahan Baluwarti.
"Selain itu, Baluwarti kan tidak bisa dipisahkan dengan alun-alun. Dulu kan itu dibagi dua, ada Kauman dan Kedunglumbu. Sekarang masuknya ke wilayah Baluwarti," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Polda DIY memulangkan 154 dari 157 peserta aksi 10 November. Satu orang tersangka pembawa molotov dan dua lainnya positif narkoba.
Yusril menyebut pencabutan suket penyetaraan ijazah Gibran merupakan pelaksanaan putusan MA dan menyoroti dampaknya terhadap jabatan wapres.
Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Gibran. Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan calon wapres.
Presiden Prabowo memanggil Yusril ke Istana untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden.
DIY kekurangan 1.653 guru sekolah negeri. Keterbatasan anggaran membuat perekrutan baru belum memungkinkan pada 2027.