Ini Ciri Jasa Resmi Kursi Roda Haji di Mekkah, Jangan Salah Pilih
Tarif jasa kursi roda haji di Masjidil Haram bisa tembus Rp2,7 juta. Simak ciri resmi dan tips aman dari PPIH.
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bisnis/Abdurachman
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah akan menarik utang hingga Rp973,6 triliun pada tahun depan sesuai rencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Riko Amir menjelaskan pada tahun depan, pemerintah akan menarik utang lebih rendah dari proyeksi penarikan utang 2021 senilai Rp1.026 triliun. Langkah tersebut merupakan upaya mencapai konsolidasi fiskal pada 2023, yakni target defisit APBN di bawah 3 persen.
"Selama 2022 kami akan melakukan pembiayaan utang melalui surat berharga negara [SBN] atau pelaksanaan pinjaman dengan target nett Rp973,6 triliun," ujar Riko pada Senin (13/12/2021).
Dia menjabarkan bahwa pembiayaan untuk kebutuhan APBN 2022 berasal dari utang maupun non utang. Menurut Riko, pembiayaan utang akan terus menurun agar defisit APBN juga dapat terus berkurang.
BACA JUGA: Demi Lalu Lintas, Pohon Perindang di Kota Jogja Dikorbankan
APBN 2022 menargetkan defisit 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah merencanakan pembiayaan utang senilai Rp868 triliun, dengan sumber pembiayaan sekitar 80 persen—82 persen dari dalam negeri dan 18 persen—20 persen dari valuta asing, melalui penerbitan surat berharga negara (SBN).
Menurut Riko, pemerintah memproyeksikan rasio utang terhadap PDB pada 2022 berada di angka 43,1 persen. Namun, berkaca dari kondisi tahun ini, di mana rasio utang terhadap PDB berpotensi lebih rendah dari proyeksi 41,4 persen, Riko pun meyakini tahun depan dapat terjadi hal serupa.
"Proyeksi pada 2022 masih 43,1 persen, tetapi kami harapkan bisa lebih kecil," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.