Rp431,24 Triliun Disalurkan untuk Kredit UMKM dan Korporasi

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mendorong penyaluran kredit sebesar Rp431,24 triliun.

"Khusus untuk UMKM, total kredit yang disalurkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp243,8 triliun atau 56,53 persen dari total penyaluran kredit," ujar Airlangga pada Forum Dialog HUT 83 Sinar Mas : Economic Outlook 2022, Rabu (6/10/2201).

Tidak hanya untuk UMKM, dia mengatakan pemerintah juga memperluas penjaminan kredit untuk korporasi yang produktivitasnya terdampak oleh pandemi Covid-19. Dia berharap hal itu bisa mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja bagi korporasi yang membutuhkan.

Perluasan penjaminan kredit untuk korporasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang memperpanjang masa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2022 menjadi Maret 2023 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Pada sisi insentif usaha, imbuhnya, serangkaian insentif juga telah didorong melalui anggaran PEN kluster insentif usaha. Anggaran tersebut memfasilitasi pemberian diskon pajak untuk pembelian properti dan otomotif yang memiliki multiplier effect.

Lalu, insentif perpajakan untuk dunia usaha seperti PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, Restitusi PPN, dan penurunan tarif PPh Badan.

"Yang berdasarkan KUP [ketentuan umum perpajakan] terakhir tentu ini diberlakukan untuk menjaga perekonomian nasional. Dan diharapkan perubahan pada KUP ini yang juga memberikan banyak ruang kepada pengusaha diharapkan bisa disetujui oleh DPR pada akhir masa sidang periode ini," ujar Airlangga.

Sebelumnya, dia mengungkapkan realisasi anggaran PEN per 1 Oktober 2021 mencapai Rp411,7 triliun atau 55,3 persen dari pagu Rp744,7 triliun. Dari 5 (lima) kluster anggaran, kluster dukungan UMKM dan korporasi merupakan yang paling rendah penyerapannya.

Realisasi anggaran PEN per 1 Oktober untuk dukungan UMKM dan korporasi baru terserap Rp68,43 triliun atau 42 persen dari pagu Rp162,4 triliun.

Sementara itu, kluster kesehatan telah terealisasi per 1 Oktober 2021 sebesar Rp104 triliun, atau 48,4 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Pada kluster perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp117,3 triliun atau 62,9 persen dari pagu Rp186,64 triliun.

Selanjutnya, realisasi kluster program prioritas mencapai Rp62,5 triliun atau 53 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Terakhir, realisasi anggaran kluster insentif usaha merupakan yang tertinggi yaitu Rp59,4 triliun atau 94 persen dari pagu Rp62,83 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia