Viral Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat, Mensos Nonaktifkan Dua Pejabat
Mensos Gus Ipul menonaktifkan dua pejabat pengadaan Sekolah Rakyat terkait investigasi dugaan maladministrasi pengadaan barang.
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menhan Prabowo jelang bertolak menuju Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (24/8/2021) untuk meninjau vaksinasi Covid-19 di Samarinda dan meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda ruas Balikpapan-Samboja./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah berupaya mengejar target vaksinasi kepada sekitar 208 juta penduduk Indonesia sebagai upaya untuk mengendalikan pandemi Covid-19.
Namun, di saat proses vaksinasi di berbagai daerah masih berlangsung, sejumlah pejabat justru mengaku telah mendapat vaksin dosis ketiga atau booster. Padahal, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.
Pengakuan itu diketahui dari percakapan sejumlah pejabat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur untuk meninjau vaksinasi massal di SMPN 22 Kota Samarinda pada Selasa (24/8).
Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Mereka terlihat berbincang-bincang dan percakapan terdengar dalam video. Para pejabat tersebut membahas soal Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster.
BACA JUGA: Studi: Setelah Setahun, Setengah dari Penyintas Covid di Wuhan Masih Alami Gejala
Dalam percakapan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku sudah mendapatkan suntikan booster menggunakan vaksin Moderna.
"Saya sudah booster, cuma Moderna," kata Isran.
Banyak media Tanah Air kemudian memberitakan percakapan tersebut. Sayangnya, video live streaming di kanal Youtube Sekretariat Presiden itu dihapus tidak lama setelah percakapan beredar.
Kemudian diunggah ulang, tapi video sudah diedit dengan menghilangkan percakapan soal vaksin booster tadi. Sampai saat ini, belum ada penjelasan dari pihak istana soal video tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
DPRD Jogja mendorong ruang publik berbasis cagar budaya dikembangkan sebagai penggerak ekonomi kemantren, termasuk melalui program Latar Rejo.
Qodari menegaskan komunikasi kebijakan sama pentingnya dengan program pemerintah. Bakom RI akan mengoptimalkan jejaring 8.000 humas.
Pieter Huistra absen latihan PSS Sleman karena menghadiri rapat PSSI di Jakarta. Demerson memimpin latihan jelang laga kontra Bali United.
Mentan Amran Sulaiman memecat 13 pejabat Kementan karena terlibat judi online dan pelanggaran disiplin setelah peringatan diabaikan.
UU PDP mengatur denda administratif hingga 2% pendapatan tahunan perusahaan. Simak jenis sanksi dan mekanisme pengaduannya.