6 Penyelam Basarnas Cari Korban di Dalam KM Virgo Transport 8
Basarnas mengerahkan enam penyelam untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa.
Rizal Ramli/JIBI/Bisnis Indonesia-Rachman
Harianjogja.com, JAKARTA--Kebijakan pemerintah soal pembatasan kegiatan masyarakat dikritik karena dianggap tak bisa dipegang.
Ekonom Rizal Ramli menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan Pandemi Covid-19. Terlebih mengenai pergantian istilah yang digunakan.
Istilah yang dimaksud mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Ketat, kemudian berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, berganti lagi menjadi PPKM Darurat, sampai terakhir PPKM Level 4.
Dia mengemukakan, kebijakan pemerintah mengganti istilah-istilah itu terkesan tidak dapat dipercaya atau dipegang dalam istilah lain disebut Rizal dengan mencla-mencle.
"Garis pusat itu juga mencla-mencle karena cuma gonta-ganti istilah doang kok. PSBB, PSBB Ketat, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 4," kata Rizal dalam webinar Gelora Talks #9 di kanal YouTube GeloraTV pada Rabu (28/7/2021).
Menurutnya, tidak ada negara di dunia yang melakukan hal serupa pemerintah Indonesia, yakni mengganti-ganti istilah kebijakan penanganan krisis karena pandemi.
BACA JUGA: Telat Bayar Utang Sepekan, Warga Jogja Dianiaya Petugas Leasing
"Saya aneh. Di seluruh dunia ada nggak sih yang menyelesaikan kasus krisis tapi dengan ganti istilah doang? Mohon maaf kagak ada," kata Rizal.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu bahkan menilai, kebijakan yang seharusnya diterapkan Pemerintah Indonesia ialah dengan melakukan lockdown. Dengan catatan ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak.
"Di seluruh dunia efektif mengendalikan pandemi ini sederhana kok lockdown. Iya kan nanti kalau udah berkurang ya nggak ada lockdown. Nanti kalau ada pandemi lagi ramai lagi atau virus baru lagi variasi baru ya lockdown lagi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Basarnas mengerahkan enam penyelam untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.
Penempatan lintas daerah manajer KDKMP dilakukan untuk pemerataan SDM. Status tetap berlaku dan lokasi bisa disesuaikan dengan domisili.