Jokowi Minta Petugas PPKM Darurat Tidak Arogan

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo meminta aparat yang bertugas dalam penyekatan dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat tidak bersikap keras dan kasar.

Dalam pengantar sebelum Rapat Terbatas Evaluasi PPKM darurat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, para aparat seharusnya bersikap tegas dan santun dalam mengatur masyarakat maupun para pedagang.

BACA JUGA : Perpanjangan PPKM Darurat Ditentukan Senin Pekan Depan

“Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada [pemerintah] daerah agar jangan keras dan kasar. Tegas dan santun, sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil membagi beras, itu mungkin bisa sampai pesannya,” kata Presiden dikuti dari lama resmi Sekretarian Negara, Sabtu (17/7/2021).

Menurut Presiden, sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah seperti pemukulan pemilik warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak perlu terjadi, karena dapat membuat suasana di tengah masyarakat menjadi panas.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk mengevaluasi penyekatan-penyekatan yang dilakukan di jalan. Berdasarkan pengamatannya, sejumlah ruas jalan masih terlihat ramai, baik saat pagi maupun malam hari.

“Pagi tadi saya ke Pulogadung, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi, apakah efektif juga menurunkan kasus, karena yang terkena sekarang ini banyak di keluarga-keluarga,” ucapnya.

BACA JUGA : PPKM Darurat, Mobilitas Warga Bantul Baru Turun Segini

Presiden menilai, penerapan protokol kesehatan secara disiplin, terutama penggunaan masker saat ini ,enjadi kunci untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19.

“Karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Sekretariat Negara