Politikus Demokrat Sebut Pagawai KPK yang Radikal Usut Kasus Bansos Pasti Dicoret

Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman mempertanyakan kriteria kelulusan ujian wawasan kebangsaan oleh KPK seiring dengan kabar tidak lulusnya sejumlah anggota KPK.

Melalui akun Twiter-nya, @BennyHarmanID, Benny yang merupakan anggota Komisi III DPR menyoroti kriteria ujian wawasan kebangsaan bagi anggota KPK sebagai syarat beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dia mengatakan bahwa penolakan atas pengusutan kasus korupsi bantuan sosial atau bansos membuat pegawai pasti lulus. Sebaliknya, pegawai yang bersikap radikal dalam pengusutan kasus yang juga menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara itu pasti tak lulus.

“Rakyat tanya apakah yg menjadi kriteria lulus tidaknya penyidik KPK dalam mengikuti ujian wawasan kebangsaan? Kriterianya, yg tolak usut korupsi Bansos utk jaga politik stabil pasti lulus.Yang sikap radikal usut korupsi Bansos pasti dicoret. Ada pikiran dn pendapat lain,” tulisnya pada Kamis (6/5/2021).

Sebelumnya, beredar kabar bahwa ada puluhan pegawai KPK, termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan tidak lolos ujian wawasan kebangsaan. Sebagai konsekuensinya, mereka terancam diberhentikan pada 1 Juni 2021.

Kritikan senada juga dilontarkan oleh Donal Fariz. Menurut mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, ujian wawasan kebangsaan tersebut “hanya akal-akalan untuk membuang target tertentu.”

Padahal, setiap pegawai KPK selalu menjalani proses penilaian berlapis, seperti key performance indicator. Alhasil, mayoritas pegawai KPK yang tidak lolos justru mereka yang menjaga integritas.

“Mereka yg tidak diloloskan punya rekam jejak membongkar kss besar. Agamanya beragam. Buzzer lagi-lagi disuruh berdendang ut mainkan isu agama saja. Pola lama yg sudah terbaca dgn mudah,” tulisnya di akun Twitter, @donalfariz.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia