Dukung BPOM Setop Vaksin Nusantara, Mantan Pimpinan KPK: Kami Waras

Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyetop uji klinis fase 2 vaksin Nusantara besutan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Keputusan tersebut mendapat dukungan dari 105 tokoh nasional dari berbagai kalangan.

Namun, ada pihak yang menilai dukungan 105 tokoh kepada BPOM itu sengaja digalang dan bermuatan politis demi menjegal vaksin Nusantara.

Namun, Erry Riyana Hardjapamekas menepis semua penilaian tersebut. Mantan pimpinan KPK itu mengklaim, semua tokoh mendukung BPOM secara sukarela.

"Saya pikir itu tafsiran yang salah sama sekali. Kami tidak meminta izin siapa pun," kata Erry dalam konferensi pers daring yang digelar Sabtu (17/4/2021).

Erry menegaskan, gerakan dukungan terhadap BPOM itu muncul atas inisiatif masing-masing tokoh. Komunikasinya juga, kata dia, dilakukan melalui grup aplikasi pesan WhatApps.

Baca juga: Vaksin Nusantara Tak Kantongi Izin & Dianggap Langgar Kaidah Penelitian

"Jadi enggak ada hubungannya, tidak, kami tidak minta izin, kami juga tidak diminta oleh siapa pun. Ini murni kepedulian kami sebagai warga yang waras," tuturnya.

Lebih lanjut, ditanya soal tujuan dari adanya dukungan tersebut, Erry menyampaikan para tokoh hanya ingin penelitian dilakukan sesuai prosedur atau kode etik di bawah BPOM. Terutama terkait masalah obat-obatan hingga vaksin.

"Kalau BPOM menilai uji klinis fase 1 vaksin Nusantara bermasalah, ya tak boleh lanjut ke fase dua. Rekomendasi BPOM seharusnya dituruti."

Dituding berpolitik

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menuding saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bermain politik dalam polemik vaksin Nusantara. Melki mengaku mencium ada gerakan penggalangan dukungan kepada BPOM dari para tokoh terkait polemik yang sedang terjadi.

Hal itu disampaikan Melki dalam sebuah diskusi daring bertema \'Siapa Suka Vaksin Nusantara\', Sabtu (17/4/2021).

Awalnya, Melki ditanya soal adanya indikasi politik di balik ramainya anggota DPR menjadi relawan Vaksin Nusantara. "Sekarang yang main-main politik itu Badan POM. Kita tahu siapa-siapa yang mengerahkan, sekarang memakai narahubung tertentu, mengumpulkan tokoh seolah-olah nanti mendukung Badan POM, seolah-olah mereka dizalimi. Ini kan enggak benar," kata Melki.

Melki mengatakan, kalau ada yang menuding DPR bermain politik di balik vaksin Nusantara, maka menurutnya saat ini BPOM juga dianggap melakukan hal serupa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : suara.com