WNI Jadi Tahanan Perang di Ukraina, Keluarga di Jember Minta Bantuan Pemerintah
Keluarga Ayok Sukamto di Jember berharap pemerintah membantu pemulangan WNI yang menjadi tahanan perang Ukraina.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung. /Ist-Youtube DPR RI
Harianjogja.com, JAKARTA - Pembahasan tentang revisi Undang-Undang (UU) Pemilu akhirnya ditunda. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa pimpinan partai politik, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU Pemilu.
"Ada dikusi-diskusi yang sangat intensif antara pemerintah dengan pimpinan Partai Politik kami. Sehingga pada akhirnya kemudian sampai pada suatu kesimpulan kami akan menunda pembahasan revisi UU Pemilu," kata Doli, dalam sebuah diskusi secara virtual, Senin (8/2/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Nasdem, Saan Mustopa menyebut DPR dan pemerintah harus memiliki kesamaan pandangan dalam pembahasan Undang-Undang.
Baca juga: Tekan Covid-19, Polres Magelang Buka Kios Masker Gratis di Borobudur
"DPR dan pemerintah ini harus sama, maka ada inisiatif DPR dan ada inisiatif pemerintah. Inisiatif pemerintah kalau DPR nggak, ya tentu nggak jalan. Sama sebaliknya inisiatif DPR kalau pemerintahnya nggak tentu ini nggak jalan," kata Saan.
Saan menuturkan di dalam dinamika pembahasan revisi UU Pemilu ada berbagai pertimbangan, akhirnya sepakat tidak melakukan pembahasan terlebih dahulu.
"Melihat kondisi bangsa saat ini, mungkin ada hal-hal yang mendesak dan ditangani bersama-sama. Kedua juga tentu sebagai partai pendukung pemerintah menjaga soliditas koalisi itu menjadi bagian penting juga dalam konteks perjalanan pemerintahan," ujarnya.
Baca juga: Jubir Satgas Covid-19 Akui PPKM Belum Signifikan Tekan Kasus Covid-19
Selain itu, kata Saan, pihaknya tak ingin memiliki pandangan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah dan koalisi partai pendukung pemerintah. Kendati demikian, ia berharap pimpinan parpol dengan pemerintah bisa berdiskusi terkait pertimbangan baru.
"Penundaan ini untuk sementara. Mudah-mudahan ke depan pemerintah dan pimpinan partai bisa berdiskusi dengan pertimbangan baru. tapi untuk saat ini kami mengikuti hasil keputusan pimpinan partai kami," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Keluarga Ayok Sukamto di Jember berharap pemerintah membantu pemulangan WNI yang menjadi tahanan perang Ukraina.
Sekda Kulon Progo Triyono mempersilakan instansi berinisiatif menurunkan foto Gibran meski belum ada instruksi resmi dari Pemkab.
Kemenkes menyoroti potensi vape memicu diabetes. Sejumlah penelitian menemukan kaitan paparan nikotin dan aerosol vape dengan gangguan insulin.
Tren traveling 2027 menunjukkan wisatawan Indonesia makin selektif mengatur anggaran, memilih akomodasi, serta memanfaatkan media sosial dan AI.
RUU Perampasan Aset rampung dibahas setelah 87 kali rapat. DPR memastikan celah penyalahgunaan wewenang oleh aparat telah diproteksi.
Simak 10 cara liburan hemat akhir tahun 2026 dan daftar diskon tiket Nataru 2026/2027 untuk kereta, kapal laut, penyeberangan, dan pesawat.