OJK Catat Pembiayaan Investasi Multifinance Rp167,89 Triliun
OJK mencatat pembiayaan investasi multifinance turun 5,33% menjadi Rp167,89 triliun pada semester I/2026.
Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. /Suara.com
Harianjogja.com, JAKARTA--Partai Gerindra dinilai belum sepenuh hati mendukung pemerintah saat ini.
Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono menilai partainya sedang memainkan politik waria. Pasalnya, Partai Gerindra tak sepenuhnya mendukung seluruh kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan oleh Arief melalui akun Twitter miliknya @bumnbersatu. Arief menyinggung partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu belum sepenuh hati mendukung seluruh kebijakan Jokowi.
BACA JUGA: Ingatkan Bahaya Intoleransi, Petinggi Gerindra: Langkah Terserah Pemerintah
"Gerindra belum sepenuh hati dan komit untuk mendukung semua kebijakan pemerintah @jokowi - Maruf," kata Arief seperti dikutip Suara.com, Sabtu (2/1/2021).
Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mempertanyakan kepada sang ketua umum mengenai alur politik yang sedang dimainkan partainya.
Sebab, ia menilai partai yang menaunginya sedang memainkan politik waria atau sering berubah-ubah pendirian.
"Gimana ini @prabowo kok kita main politik waria sih, kadang jadi lelaki kadang jadi perempuan," ungkap Arief.
Sejak tak lagi menduduki kursi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kerap kali melontarkan kritik terhadap partainya sendiri.
Ia mengaku saat ini masih menjadi kader Partai Gerindra. Namun, ia menunggu dipecat oleh Prabowo.
Belum lama ini, Arief secara terang-terangan meminta sang ketua umum Prabowo Subianto mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.
Alasan Arief menyarankan Prabowo mundur dari jabatan menteri karena adanya menteri dari kader Gerindra yaitu Edhy Prabowo yang tertangkap KPK atas kasus Korupsi.
Menurut dia, Prabowo seharusnya menegur untuk tidak korupsi apabila ingin mengabdi dengan Jokowi.
"Dimana pun yang mendapatkan izin ekspor benur lobster itu kan orang Gerindra paling banyak. Harusnya Pak Prabowo menegur," ujarnya.
Arief mengungkapkan seharusnya Prabowo bisa mengatur kader partainya untuk tidak melakukan korupsi.
"Dia harusnya bisa dong memberesi barisan partainya," lanjutnya.
Namun menurut Arief, Prabowo telah gagal melakukan tugasnya sehingga harus mundur dari jabatan Menhan.
"Dia gagal. Kalau gagal ya harus mundur. Istilahnya malu lho ya, kita cuman punya dua menteri yang satu kena KPK. Lah, nanti Pak Prabowo pas rapat kabinet apa nggak malu ditanya Pak Jokowi," kata Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
OJK mencatat pembiayaan investasi multifinance turun 5,33% menjadi Rp167,89 triliun pada semester I/2026.
Peluang Gianni Infantino lengser dari kursi Presiden FIFA turun menjadi 21% setelah mendapat dukungan dari Donald Trump dan sejumlah federasi sepak bola.
Pemkab Manggarai Barat memastikan Labuan Bajo tetap aman dikunjungi pascagempa M 7,7 di NTT. Sebanyak 986 wisatawan berhasil dievakuasi dengan selamat.
Seruan boikot Spider-Man: Brand New Day muncul di sejumlah negara Arab akibat sikap politik produser Avi Arad yang dinilai mendukung Israel.
Andrea Dovizioso menilai Marc Marquez belum tampil segarang musim-musim sebelumnya karena masih beradaptasi usai cedera di MotoGP 2026.
Kemensos menyalurkan bantuan Rp4,52 miliar untuk korban gempa M 7,7 di NTT. Sebanyak 38 orang meninggal dan sekitar 2.000 warga terdampak.