Pasar Modern Merajalela, Anggota DPR Desak RUU Perlindungan Pasar Tradisional

Harianjogja.com, JAKARTA - Untuk melindungi pasar rakyat yang dinilai semakin tergerus dalam era modern dan globalisasi saat ini, anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendesak agar segera dibuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasar.

"Harus kita amati bagaimana melindungi pasar rakyat, sementara pasar modern juga bertumbuh. Jangan pasar modern bertumbuh, pasar rakyatnya hilang. Maunya kita pasar modern bertumbuh, pasar rakyatnya bertumbuh juga," kata Darmadi dalam rilis, Sabtu (19/12/2020).

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa dari sekitar 10.000 pasar rakyat yang tercatat pada 2011, sekitar 4.000 di antaranya sudah lenyap.

Darmadi berpendapat, banyak pelaku UMKM yang menggelar usaha di pasar rakyat yang kehilangan pekerjaannya karena tidak kuat bersaing dengan kemunculan pasar modern.

Menurut dia, dengan adanya perlindungan kepada pedagang di pasar rakyat, menjadi cikal bakal nafas dari gotong royong.

Berbagai regulasi yang ada saat ini, lanjutnya, dinilai tidak cukup karena hanya berada dalam tataran perpres, permendag, dan perda. "Itu tidak cukup kuat untuk meredam pertumbuhan pasar modern," kata Darmadi.

Sejumlah daerah seperti di Pariaman, Sumatera Barat, telah menggunakan alokasi dana sekitar Rp100 miliar dari APBN untuk membangun pasar rakyat.

"Kami berusaha akhir tahun ini pembangunan Pasar Rakyat Pariaman bisa diselesaikan 100 persen," kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syafrianti usai peringatan Hari Bhakti PU ke-75 di Pasar Rakyat Pariaman, Sabtu (5/12/19/2020).

Dana pembangunan Pasar Rakyat Pariaman sempat dirasionalisasi dan realokasi atau refocusing akibat pandemi Covid-19. Namun, pihaknya tetap berupaya agar akhir 2020 pengerjaan bangunan pasar tersebut selesai sehingga awal 2021 tinggal penyempurnaan akhir.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur akan merevitalisasi tiga pasar rakyat pada 2021, yang bertujuan agar lebih tertata dan nyaman bagi para pedagang maupun konsumen.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto mengatakan bahwa sumber pendanaan untuk pembangunan tiga pasar rakyat tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) Kota Malang 2021.

"Untuk 2021, ada tiga pasar yang akan dibangun, dan satu pasar yang dilakukan pembenahan, peninggian lantai pasar," kata Wahyu, kepada Antara di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (28/11).

Wahyu menjelaskan tiga pasar rakyat di Kota Malang yang akan dibangun pada 2021 adalah Pasar Madyopuro, Pasar Lesanpuro, dan Pasar Kotalama, yang berada di Kecamatan Kedungkandang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara