Investigasi Internal Polri Terkait Penembakan Anggota FPI Diragukan

Harianjogja.com, JAKARTA - Pengumuman pihak kepolisian terkait peristiwa penembakan 6 orang pendukung Rizieq Shihab yang juga merupakan anggota Front Pembela Islam atau FPI disangsikan oleh Politis Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Hal itu terungkap dari akun Twitter eks Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu, @RachlanNashidik, Senin (7/12/2020).

Dia mempertanyakan ihwal investigasi internal yang dilakukan Polri atas peristiwa yang terjadi pada Senin (7/12/2020) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB tersebut. Setiap penggunaan peluru, jelas dia, apalagi berakibat kematian, harus dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA : Soal Bentrok yang Tewaskan 6 Orang, Ini Beda

"Sudahkah itu diminta dari pelaku penembakan? Sudahkah diperiksa oleh investigator internal Polri? Bila belum, artinya versi Polri mengenai penembakan tidak sah dan terlalu terburu-buru diumumkan," tulisnya dalam unggahan tersebut.

Dengan prinsip akuntabilitas penggunaan peluru itu, Rachland menilai seharusnya hari ini Polri cukup mengumumkan insiden dan korbannya. Selain itu, kepolisian hanya perlu menyatakan akan melakukan investigasi internal.

"Selama belum dilakukan, POLRI sebenarnya tidak bisa mengumumkan, apalagi menyimpulkan, penembakan itu lawful," demikian salah satu bagian dari unggahan Rachland.

Lebih jauh, dia menilai investigasi internal Polri itu tidak terbatas menggali keterangan dari Polisi pelaku penembakan. Menurutnya, Polri harus juga menguji keterangan itu di lapangan, menggali dan menyandingkannya dengan fakta-fakta dalam kejadian.  "Itu tidak bisa dilakukan dalam sehari," tegasnya dalam akun media sosial Twitter.

BACA JUGA : Versi FPI dan Polisi Soal 6 Anggota Laskar Tewas Ditembak

Sebelumnya, Politisi Partai Demokrat Benny K. Harman melalui akun Twitter resminya, @BennyHarmanID, Senin (7/12/2020) menegaskan hal sendara. Menurutnya, negara dinilai harus memberikan penjelasan secara terbuka ihwal peristiwa penembakan 6 orang pendukung Rizieq Shihab itu.

Dia menilai penjelasan yang terang dan rasional perlu diberikan pemerintah agar spekulasi terkait hal itu tidak berkembang liar di masyarakat.

"Betul kah? Negara harus memberikan penjelasan secara terbuka, terus terang, jujur, dan rasional apa sebenarnya yang terjadi. Dengan begitu rakyat tidak membuat spekulasi sendiri2. Rakyat Monitor!" tulis Wakil Ketua Komisi III DPR di akun Twitter tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia